Berita

Dewan Yang Terhormat!

Menjadi anggota DPR/DPRD atau biasa lidah kita menyebut gampangnya anggota Dewan, selalu menjadi rebutan bagi orang yang merasa ingin menjadi.

Tak bisa kita salahkan juga, karena sistem tata negara kita-pun sudah menempatkan pemilihan anggota Dewan ini sebagai satu peristiwa demokrasi yang diakui sah secara hukum baik UUD 1945 maupun UU/PP/Peraturan lainnya yang terkait.

Siapa yang terpilih tentu sejalan dengan proses yang dijalani, diikuti tahapannya, oleh seluruh rakyat di nusantara.

Anggota Dewan kalau dipusat disebut DPR dan di daerah provinsi/kabupaten/kota disebut DPRD. Serupa tapi tak sama. Serupa sebutannya anggota Dewan tapi tak sama peran yang dimiliki. Anggota Dewan di pusat sangat menentukan nasib rakyat di daerah melalui peran yang “super power” begitu juga fasilitas dan penghormatan negara ini kepada mereka.

Seorang pejabat daerah jangan coba-coba “melawan” kata anggota Dewan di pusat kalau berani mempertaruhkan jabatannya. Kawan-kawan dilapangan jangan coba-coba “mengganggu” kepentingan kalau tidak mau berhadapan dengan rakyat pendukungnya.

Produk hukum UU/PP bebas bisa dikaji kembali dan kompromi dengan semangat membangun NKRI bisa selalu terjadi.

Bagaimana anggota Dewan yang di daerah? Sebagai salah satu anggota Dewan di daerah, Saya akui bahwa apa yang diterima oleh anggota Dewan di pusat tentu harus bisa diterima dengan lapang dada, meskipun rakyat pasti melihat status kami sama.

Saya berani sebut kalau anggota di Dewan di daerah ini tidak memiliki peran “super power” seperti anggota Dewan di pusat. Fasilitas saja bergantung dengan kemampuan keuangan daerah atau APBD.

Apalagi memperjuangkan aspirasi daerahnya. Keadaan ini saja sebagai bukti bahwa kondisi anggota Dewan di daerah walau sama disebut anggota Dewan yang terhormat, tidak sama dengan anggota Dewan di pusat.

Contoh, jika dibaca sebelumnya, diketahui semua anggota Dewan di daerah kurang lebih hampir sama mengeluarkan biaya politik pada Pemilu lalu, tidak ada batasan sesuai kemampuan keuangan daerah. Saya pikir, harga nasi bungkus, spanduk, dokumentasi kegiatan dan sosialisasi dari sabang sampai merauke tetap rata-rata sama.

Pertama, anggota Dewan di daerah harus berjuang untuk bisa melanjutkan aspirasi dapilnya agar masuk APBD.

Kedua, kalau kepala daerah tidak mendukung maka kesulitan yang rumit akan dialami anggota Dewan di daerah.

Ketiga, jika fasilitas yang diterima kita bandingkan dengan kepala SKPD saja, jauh anggota Dewan di daerah tidak akan “menang,” bahkan harus sedikit memelas baru diperhatikan.

Keempat, kemitraan antara kepala daerah dan jajarannya dengan anggota Dewan di daerah cenderung stagnan dengan kepentingan yang bisa transaksional.

Semestinya negara juga perhatikan hal ini, sehingga rakyat bisa mengetahui dan memahami. Saya bukan meminta belas kasihan, namun, serasa tidak adil jika sebutan yang sama tapi peran dan penghargaan berbeda namun opini terbentuk sama kami terima. Judulnya anggota Dewan Yang Terhormat.

To Top