Berita

Keputusan DKPP, KPU dan Bawaslu Sudah Adil

Rapat tertutup antara DKPP- KPU dan Bawaslu, Selasa (20/10) yang membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 telah merumuskan tentang persoalan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang harus mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz mendukung hasil rapat tersebut sebagai langkah positif untuk tidak semakin memperkeruh potensi konflik pilkada gara-gara selembar SK Pemberhentian calon kepala daerah.

“Sebagai salah satu wakl rakyat saya mendukung hasil keputusan tersebut. Itulah keadilan, jangan hanya gara-gara surat selembar dia gugur menjadi calon kepala daerah,” ujar anggota dewan yang berasal dari Fraksi Demokrat DPRD Sumut.

Menurutnya hasil keputusan itu harus segera sampai ke daerah mengingat besok adalah batas akhir dari ketentuan KPUD bagi para calon kepada daerah perihal mundur dari PNS/TNI/Polri atau anggota DPR/DPRD

Sebelumnya rapat tertutup antara DKPP- KPU dan Bawaslu dihadiri oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad.

Selain itu, hadir juga dalam rapat tersebut komisioner KPU Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay dan anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron dan serta anggota DKPP Ana Erliyana.

Rapat Tripartite ini menghasilkan enam poin penting yang umumnya terkait SK pmberhentian calon kepala daerah yang masih terkendala. Padahal, batas akhir penyerahan SK Pemberhentian calon kepala daerah sampai tanggal 23 Oktober 2015.

Berikut ini adalah enam poin hasil Rapat Tripartite yang dibaca oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat konferensi pers sesuai rapat.

1. Menjelang batas akhir penyerahan SK Pemberhentian, diketahui lebih dari 100 calon yang belum memiliki SK Pemberhentian yang berakibat hilangnya hak konstitusional calon dan gangguan terhadap agenda nasional pilkada serentak 2015.

2. KPU tetap konsisten menjalankan PKPU untuk batas waktu 60 hari yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh calon. Namun, dalam hal terbukti bahwa calon beritikad baik dan sungguh-sungguh memenuhi syarat termasuk SK Pemberhentian, tetapi terkendala oleh unsur di luar kemampuannya, maka calon tetap dapat dinyatakan memenuhi syarat.

3. KPU dan Bawaslu akan mengirimkan surat kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan SK Pemberhentian.

4. KPU akan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh KPU di daerah di Indonesia tentang proses penilaian terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengurus surat pemberhentian dari jabatannya.

5. Bawaslu juga menerbitkan Surat Edaran kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas kabupaten/kota agar segera merespon seluruh sengketa pencalonan yang diajukan para pihak dalam kesempatan pertama.

6. Terhadap kasus-kasus tahapan pilkada pencalonan yang diselesaikan melalui jalur sengketa di Panwas, Bawaslu Provinsi dan PTTUN segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di bawah supervisi KPU dan Bawaslu.

To Top