Berita

Wacana Bentuk BUS Bank Sumut

Oleh: Muhri Fauzi Hafiz

Melihat perkembangan terkini dari BUMD keuangan yang dimiliki pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara yaitu PT. Bank Sumut, maka penulis ingin berbagi satu pemikiran untuk kemajuan PT. Bank Sumut lebih baik lagi.

Prospek mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki PT. Bank Sumut menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang fokus mengembangkan bisnis berpola syariah di Sumatera Utara, merupakan strategi yang baik ditengah perlambatan bisnis PT. Bank Sumut pada saat ini. Tidak ada yang berat jika semangat yang dimiliki berlandaskan dengan semangat keluhuran yang bersumber dari hukum yang tertinggi.

Di provinsi jawa Barat, BUMD keuangan yang dimililiki pemerintah daerahnya, yaitu Bank BJB yang dulunya dikenal Bank Jabar Banten, sudah memulai kerja besar tersebut di atas. Pemerintah provinsi Jawa Barat beserta kalangan DPRD dan pihak lainnya serta masyarakat menyadari bisnis perbankan syariah cukup menjanjikan.

Fokus pada unit usaha yang mengembangkan bisnis syariah belum cukup, menjadi salah satu BUS daerah yang kuat itulah pilihan yang harus dilakukan. Sekilas dari berbagai sumber yang penulis himpun, diketahui bahwa pendirian BUS Bank Jabar syariah diawali dengan pembentukan divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen Bank BJB yang saat ini sudah dalam bentuk Perseoran Terbatas (PT) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah.

Maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Sumut yang telah miliki kantor di Kabupaten/Kota, kehadiran perbankan syariah di Indonesia dan provinsi Sumatera Utara sesungguhnya memiliki beberapa latar belakang.

Selain prospek bisnis yang menguntungkan, alasan lainnya adalah, pertama, kondisi objektif yang ada di masyarakat kita tentang keyakinan bahwa bunga bank adalah riba. Keyakinan ini tidak bisa dibantah lagi, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengakomodir kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dengan mengembangkan sistem perbankan syariah yang tidak mem-peranakkan bunga dan mendasari kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keadaan ini merupakan satu peluang bisnis yang potensial, meskipun PT. Bank Sumut memiliki UUS, namun jika dibandingkan dengan Bank Umum yang ada di Sumatera Utara, kehadiran UUS PT. Bank Sumut ini masih belum mampu menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Sumatera Utara yang berdomisili di Kabupaten/Kota, padahal hampir merata diketahui PT.Bank Sumut memiliki kantor Cabang di Kabupaten/Kota.

Sebagai perbandingan lainnya, kita juga menemukan bank umum konvensional yang sudah memiliki BUS sendiri yang beroperasi di daerah. Misalnya PT. Bank Syariah Mansiri, PT. Bank Syariah BRI, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Syariah Niaga, dan lainnya, jika dicermati kelompok ini berkompetisi secara berkelanjutan mengejar potensi pasar yang terus berkembang dengan membuka cabang-cabangnya di Kabupaten/Kota.

BUS PT. Bank Sumut Penguat Ekonomi Daerah Latar belakang yang kedua, yaitu pengembangan sistem perbankan syariah, pada dasarnya sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan sistem perbankan nasional dan daerah. Fakta pada krisis perbankan pertengahan tahun 1997 lalu, diketahui sektor perbankan konvensional kita terpuruk akibat gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga bank yang tinggi, sedangkan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu bertahan.

Hal ini didukung karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga, serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (al-gharar) tanpa didasarkan kegiatan usaha yang riil.

Menurut Aris (2000), keberadaan dua sistem perbankan (dual banking system) yang berkembang secara bersama-sama dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain, akan menciptakan diversifikasi resiko keuangan secara lebih beragam, yang akhirnya dapat mengurangi problem sisytemic risk pada saat terjadi krisis keuangan. Maka, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat mendukung usaha peningkatan ketahanan sistem perbankan nasional dimasa yang akan datang.

Pengakuan tentang keunggulan sistem perbankan syariah tersebut diatas harus mampu diterima oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur selaku pemegang saham pengendali (PSP) PT. Bank Sumut. Upaya penguatan sistem perbankan daerah melalui pendirian BUS PT. Bank Sumut menjadi pilihan yang baik bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur guna pengembangan bisnis BUMD keuangan ini.

Sejarah pernah menyebutkan bahwa saat provinsi ini dipimpin Gubernur Alm. T. Rizal Nurdin yang berlatar belakang TNI, gerakan ekonomi syariah tumbuh dengan pesat, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan Koperasi berpola syariah banyak menjadi pilihan masyarakat, kampanye tentang Riba juga menjadi tren saat itu. Sehingga, dengan pengalaman sejarah, sudah saatnya provinsi ini memiliki BUMD keuangan yang fokus mengelola bisnis berpola syariah untuk membangkitkan kembali gelora masyarakat dalam menjalankan praktik ekonomi syariah.

Jika bank umum yang dimiliki BUMN maupun swasta nasional/PMA saja berani mendirikan BUS sampai ke daerah ini, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi yang memiliki BUMD keuangan, untuk melakukan hal yang sama. Kehadiran BUS PT. Bank Sumut bisa menjadi alternatif utama, dengan kehadiran BUS strategi dan kebijakan bisa dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

BUS PT. Bank Sumut Mencegah Kejahatan Moral Pada Perbankan Selanjutnya latar belakang ketiga, bahwa perbankan syariah dapat menjadi sistem perbankan alternatif yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional.

Uraian diatas sudah menegaskan bahwa Perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional, diakui bahwa perbankan syariah hadir sebagai representasi kebutuhan masyarakat muslim dalam sektor keuangan yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan dan mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia secara utuh. Sehingga tidak salah jika komitmen pemerintah daerah sebagai pemilik saham yang terbesar di PT. Bank Sumut melakukan perubahan UUS PT.Bank Sumut menjadi BUS, guna membangun kekuatan ekonomi daerah dan mencegah perbuatan kejahatan pada sektor perbankan.

Produk pembiayaan yang dimiliki perbankan syariah wajib memperhatikan azas kemaslahatan dan moral, serta memperhatikan kehalalan usaha yang akan dibiayai. Kondisi ini secara sistemik membentuk institusi perbankan yang kokoh dan melahirkan instrumen perbankan yang berbeda dengan sistem lainnya diluar perbankan syariah. Kelompok masyarakat yang yakin dengan sistem ini, cenderung akan menggunakan produk pembiayaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha yang dimiliki, dan pelayanan itu tidak cukup hanya dikelola oleh UUS, tapi lebih baik jika dikelola dengan fokus oleh satu BUS PT. Bank Sumut yang besar.

Perbankan syariah jelas mengharamkan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan bunga bank (riba) yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha riil. Kegiatan pembiayaan bank syariah cenderung menerapkan participation system. Oleh karena itu, suplai uang dari bank syariah sangat erat dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi secara riil.

Alokasi sumberdaya keuangan pada sistem perbankan syariah adalah merupakan respon langsung terhadap kapasitas produksi dan out put sektor riil. Secara makro, karakteristik ini diharapkan akan memberi dampak positif dalam upaya mengatasi permasalahan inflasi dan dapat mengurangi kondisi pertumbuhan ekonomi semu (buble economy), juga penyimpangan moral dalam bidang perbankan. Maka kehadiran BUS PT. Bank Sumut bisa menjadi alat strategi pemerintah daerah untuk mengatasai dinamika ekonomi daerah, mulai dari persoalan inflasi, spekulasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Jika sudah ada BUS kenapa tidak pemrintah daerah mengarahkan rekanan pengusaha untuk berinteraksi dengan BUS PT. Bank Sumut, sehingga upaya perbaikan moral maupun pencegahan spekulasi dan tindakan lainya yang dilarang di perbankan bisa dihindari. Implementasi Tauhid Upaya monitoring dan evaluasi yang terus kita lakukan bersama-sama terhadap perkembangan PT. Bank Sumut saat ini, semoga bukan karena kita adalah penganut paham pragmatis yang berharap keuntungan materi yang sebesar-besarnya.

Namun, harapan penulis semoga hal ini menjadi implementasi Tauhid yang kita miliki agar menjadi solusi bagi mengatasi persoalan konflik internal yang terjadi, ketidak-adaan seorang Direktur Utama (Dirut) disertai kondisi NPL yang cukup tinggi serta persoalan penyimpangan bisnis perbankan yang terjadi, merupakan permasalahan yang berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi melalui Gubernur selaku PSP PT. Bank Sumut.

Jika tidak, hal ini dapat membuat SDM dan potensi yang dimiliki PT. Bank Sumut tergerus menjadi lemah dan tidak bisa produktif menjawab tantangan ekonomi global yang dinamis.

Penulis sepakat dengan ajakan Prof. Dr. Amiur Nuruddin (2008), yang lebih mengedepankan upaya untuk memasyarakatkan keunggulan dan kemudahan produk keuangan syariah bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan bersungguh-sungguh, sehingga akan banyak solusi yang bisa diberikan guna mendukung akselerasi perbankan syariah baik secara nasional maupun di daerah ini.

To Top