Berita

Pansus MEA DPRD Sumut Perlu Perhatikan Potensi Ekonomi Syariah

Panitia Khusus (Pansus) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPRD Sumatera Utara perlu mempertimbangkan rekomendasi potensi ekonomi syariah yang ada di Sumatera Utara. Hal ini mengingat masa jabatan Pansus MEA akan segera berakhir dan hasil rekomendasinya akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Potensi ekonomi syariah cukup besar di Sumatera Utara, hal itu ditandai dengan perkembangan bisnis perbankan dan asuransi yang berpola syariah cukup banyak,” ujar Muhri Fauzi Hafiz yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, di Medan, Rabu (14/10/2015).

Menurutnya, saat ini sudah tidak sulit menemukan unit usaha bank dan asuransi yang berpola syariah. Peluang jasa keuangan dan ekonomi berbasis syariah (keuangan syariah) terbuka lebar. Apalagi dengan adanya bonus demografi, dimana kelas menengah tumbuh berkembang dengan pesat di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Kebutuhan kelas menengah untuk menabung dan berinvestasi serta terhadap layanan jasa keuangan yang beragam, baik di lembaga perbankan syariah maupun  lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, obligasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, reksadana syariah dan lainnya diperkirakan juga akan meningkat.

“Contohnya saja Bank Sumut, sekarang yang saya ketahui semua cabang Bank Sumut di seluruh daerah bisa melakukan pelayanan transaksi syariah. Ini satu potensi yang perlu diperhatikan oleh pansus MEA guna memunculkan keunggulan komparatif daerah sumut dibanding daerah lainnya dalam menghadapi MEA. Belum lagi jika kita kelompokkan banyaknya BMT/Koperasi syariah yang terus berkembang di wilayah Sumatera utara,” kata pria yang akrab disapa Fauzi ini.

Menurut Bank Dunia pada Juni tahun 2011, kelas menengah di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat, yaitu 7 juta orang setiap tahun. Pada tahun 1999, kelas menengah ini tumbuh secara signifikan, yaitu  45 orang juta atau 25% dari jumlah penduduk Indonesia.

Kemudian pada tahun 2010 menjadi 134 juta orang, dan pada 2015 kelas menengah Indonesia mencapai 170 juta atau 70% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kelas menengah yang merupakan kelompok penduduk yang memiliki kekuatan “expenditure” per hari antara 2 – 20 dollar AS ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan seiring peningkatan pendapatan kelas menengah tersebut.

Bank Dunia juga menyebutkan, pada tahun 2014 tercatat hanya 36,1% dari orang dewasa di Indonesia yang memilikiaccount di lembaga keuangan formal. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mempunyai akses pada layanan jasa keuangan formal, sehingga peluang tumbuhnya keuangan berbasis syariah masih sangat terbuka luas.

Sementara di sisi lain, keuangan berbasis syariah yang terdiri dari perbankan, pasar modal dan jasa keuangan syariah non-bank serta aktivitas bisnis berbasis ekonomi syariah lain telah berkembang dan tumbuh dengan subur,  namun pertumbuhannya dirasakan masih perlu dioptimalkan.

Berdasarkan data dari OJK, sampai dengan kondisi Maret 2015  pangsa pasar keuangan syariah tercatat mencapai 4,7%, dengan volume usaha berjumlah Rp. 268,4 triliun.

To Top