Berita

Muhri Fauzi Minta Dispenda Sumut Hati-Hati Lakukan Perubahan Target PAD

Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Sumatera Utara (Sumut), Rajali dinilai tidak mampu mengumpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu diketahui berdasar data dari draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumut 2015.

Berdasar draf itu disebutkan, ada penurunan PAD mencapai Rp662.900.691.725, yang terdiri dari pajak daerah yang sebelumnya Rp4.743.736.526.209 menjadi Rp4.154.480.335.387, retribusi daerah dari Rp83.519.774.100 menjadi Rp30.925.591.650, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp282.309.000.000 menjadi Rp255.650.903.282, lain-lain PAD yang sah dari Rp148.102.875.300 menjadi Rp153.710.653.565.

“Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu disarankan untuk melakukan evaluasi secara komprehensif pada Dispenda atas terjadinya penurunan PAD itu,” ungkap anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz.

Disebutkannya, penurunan PAD tersebut menunjukkan kinerja Dispenda selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengumpul PAD buruk.

‎Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan Sumut belum mampu untuk menjalankan untuk menjalankan kegiatan pembangunan.

“Jika alasan penurunan PAD ini karena dampak dari kebijakan pemerintah, seharusnya Dispenda bisa melakukan upaya antisipasi terhadap kebijakan yang timbul itu dari awal sudah dikhawatirkan. Hal ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan Kadispenda, Rajali, dalam mendorong jajarannya dalam optimalisasi pungutan PAD,” tegasnya.

Untuk lebih transparannya, politisi Partai Demokrat ini menantang agar Dispenda berani membuka masalah PAD itu ke publik.

“Beberapa SKPD penghasil retribusi tak memiliki standar untuk penghitungan target retribusi daerah. Dispenda harus berani membuka ke publik soal potensi PAD,” sebutnya.

Terkait perhitungan PAD itu, dia menyarankan, agar Dispenda menggandeng pihak kampus ataupun lembaga-lembaga penelitian.

“Agar perhitungan PAD lebih akurat, sederhananya hal itu bisa dilakukan dengan universitas atau lembaga penelitian. Sehingga, data potensi PAD itu berbasis data yang teruji, tidak asal-asalan. Hal ini terkait rekomendasi monitoring dan Evaluasi tindaklanjut Hasil Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian Perencanaan dan Penganggaran APBD Pengadaan Barang dan Jasa Pelayanan Publik Sumut, yang menyebut dalam penetapan anggaran pendapatan pajak daerah tahun 2012 belum didasarkan pada data potensi pajak daerah dan perhitungan yang akurat,” sarannya.

To Top