Berita

Soal P-APBD 2015, Fauzi Kecam Pernyataan Sekda Pemprovsu

Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang juga menjabat Sekdaprovsu, Hasban Ritonga jangan asal mengluarkan pernyataan sikapi persoalan KUA-PPAS P-APBD 2015.

Hal ini karena pihak Pemprovsu yang terlambat menyampaikan draf KUA-PPAS P-APBD 2015 Sumut ke DPRD Sumut.

“Sehingga berakibat pembahasan dan pengesahannya menjadi terkendala. Jadi, kita minta Sekdaprovsu jangan seolah-olah melemparkan kesalahan yang terkesan menyandera kami anggota dewan, dengan penyerahan draf KUA-PPAS tersebut  maka kami harus segera mengesahkannya demi menghindari finalti,” kata Muhri Fauzi kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Sabtu (26/9/2015).

Muhri Fauzi Hafiz mengemukakan itu menyikapi pernyataan Sekdaprovsu, Hasban Ritonga yang terbit di sejumlah media mengaku pihaknya telah menyerahkan draf KUA-PPAS PAPBD 2015 dan draf RAPBD 2016 ke DPRDSU, Senin (21/9).

Hasban berharap dengan diserahkannya draf KUA-PPAS untuk pembahasan PAPBD 2015  kepada DPRDSU, Senin (21/9) itu, para dewan dan Pemprovsu bisa secara bersama-sama membahasnya dengan cepat pembahasannya sehingga bisa rampung tepat waktu. Saya yakin kita tidak akan kena pinalti  nanti dari pusat

Bahkan menurut Hasban, dengan diserahkan draf itu ke dewan, maka dirinya juga optimis kalau pembahasan itu akan bisa tercapai sebelum akhir tahun ini.

“Paling lama 1,5 atau 2 bulan kedepan sudah bisa selesai pembahasannya. Jadi kita tidak akan dipinalti nanti untuk anggaran APBD Sumut 2016. Makanya kita harapkan juga keseriusan para dewan. Karena ini kepentingan provinsi Sumut. Kalau itu tidak ada, bukan Pemprovsu saja yang rugi, tapi  semua pihak,” kata Hasban.

Namun pernyataan Hasban Ritonga tersebut langsung dikritisi Muhri Fauzi Hafiz. Dia menilai Sekdaprovsu seolah-olah buang badan dan melemparkan kesalahan ke anggota dewan, jika pembahasan dan pengesahan P-APBD 2015 nantinya lamban diketok dan disahkan.

“Kita minta Sekdaprovsu jagan cuci tangan soal keterlambatan penyerahan KUA PPAS tersebut. Jangan ragukan komitmen, tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat yang sudah diatur oleh undang-undang. Namun perlu diingat, kami sebagai wakil rakyat nantinya tidak mau asal menerima begitu saja draf yang diserahkan pihak Pemprovsu, sehingga kami harus berhati-hati dalam mengesahkan anggaran,” sebut wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai ini.

Muhri Fauzi justeru balik meragukan komitmen dan konsistensi Sekdaprovsu dalam pengelolaan dan pembahasan anggaran keuangan daerah.

“Sekdaprovsu jangan latah merasa bangga sudah menyerahkan KUA PPAS PAPBD 2015 bersamaan dengan draf RAPBD 2016, yang sesungguhnya telah rentan melanggar Permendagri Nomor 37 tahun 2014,”kata Muhri Fauzi.

Bahkan, lanjut Muhri, Sekdaprovsu sebagai Ketua TAPD lewat keterlamnatan penyerahan KUA PPAS tersebut, terkesan tidak berkeinginan bersama-sama melakukan pembahasan anggaran keuangan daerah dengan anggota dewan. Sebab, draf KUA PPAS PAPBD 2015 yang telah diserahkannya tersebut disinyalir hanya sebatas dari rincian Pemprovsu.

“Seharusnya Sekdaprovsu sebagai Ketua TAPD mampu mendudukkan bersama Plt Gubsu dengan Pimpinan Dewan dan anggota Banggar, dalam menyusun draf KUA PPAS sebelum diserahkan ke dewan. Sehingga jangan hanya menyerahkan sebatas sepucuk surat saja, yang justeru kita curigai sengaja memperlambat agar tidak memberi wktu untuk melakukan pembahasan,” katanya.

Bahkan Muhri Fauzi mencurigai keterlambatan penyerahan draf KUA-PPAS bersamaan draf RAPBD 2016 disampaikan Sekdaprovsu tersebut punya tujuan terselubung. “Yakni kita khawatir pembahasannya akan bersamaan dikebut dengan RAPBD 2016. Untuk kita kita ingatkan rekan-rekan dewan agar jangan sampai terjebak, yang berakibat pembahasannya akan terburu-buru,” sebutnya.

To Top