Berita

Awal Itu Dimulai 15 September 2014

Muhri Fauzi Hafiz bisa dibilang cukup baru dalam kancah perpolitikan di Sumatera Utara, namun ia dinilai cukup matang dalam mengambil sikap dalam perannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Di saat hampir semua anggota DPRD menilai wajar terkait pengelolaan keuangan Pemprov Sumut, pria yang akrab dipanggil Fauzi ini menilai ada yang aneh dibalik ketidakberesan penyaluran dana Bansos, DBH atau DBD.

Dia juga cukup keras mengkritisi dugaan poligami yang terus ditutupi oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho. Kedua masalah itu bermuara pada bergulirnya hak interpelasi yang diinisiatori oleh Muhri Fauzi Hafiz dan kawan-kawannya dari Fraksi Demokrat yang memang berada diluar jika ada kebijakan pemerintahan Provinsi Sumut yang tidak berada pada jalurnya.

Bagi Fauzi menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sungguh suatu hal yang tidak terduga, meskipun semua mengikuti proses. Tepatnya 15 September 2014 lalu, Fauzi anak Binjai ini dilantik sebagai anggota DPRD provinsi Sumatera Utara periode 2014/2019.

Inilah tanya jawab dengan Muhri Fauzi Hafiz mengemban amanah rakyat setelah setahun dilakoninya.

Apa yang Bang Fauzi rasakan setelah setahun mengemban amanah rakyat ini?

Sungguh berat. Ternyata amanah rakyat yang diperoleh pada pemilu 9 April 2014 lalu, sungguh berat bang. Setahun disini Saya masih merasakan belum berbuat apapun. Meskipun sudah ada melakukan kegiatan yang dijadwalkan sesuai tugas yang Saya miliki, tapi saya belum merasakan sudah baik kepada rakyat.

Selama setahun ini apa yang Bang Fauzi ingat kegiatan yang sudah dilakukan dalam konteks pembelaan amanah rakyat tadi?

Secara umum Saya melakukan tugas-tugas kedewanan yang sudah diatur Undang-Undang dan Tata Tertib sebagai anggota DPRD. Seperti menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan provinsi, bersama-sama menerima aspirasi, kunjungan kerja dan kegiatan reses.

Dari rangkaian kegiatan tersebut apakah ada satu atau beberapa kegiatan yang cukup berkesan?

Semua kegiatan itu Saya ikuti dengan baik sesuai ketentuan. Kegiatan reses merupakan kegiatan yang punya pengaruh positif bagi kami para anggota DPRD, sebab, kegiatan itu berhubungan langsung dengan rakyat di daerah pemilihan kami, seperti di kota Binjai maupun kabupaten Langkat. Maka, Saya bersama rekan-rekan lainnya di DPRD provinsi SumateraUtara ini terus mendrong agar kegiatan reses bisa lebih baik lagi, yang lebih utama ususlan yang kami bawa dari daerah bisa masuk dalam program pembangunan yang dimuat di buku APBD.

Selain reses apa lagi kegiatan yang berkesan menurut Bang Fauzi?

Ya semua kegiatan disini sebagai anggota DPRD sudah diatur dalam tata tertib DPRD provinsi Sumatera Utara. Masing-masing anggota DPRD ikut masuk dalam alat kelengkapan, ada Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BPPD (dulu disebut Baleg), ada Badan Kehormatan. tidak bisa sembarangan. Kita bekerja dalam alat kelengkapan tersebut. Hal ini perlu diketahui masyarakat. Bisa jadi, alat kelengkapan itu tidak punya hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan. Namun, secara tidak langsung, perjuangan ini akumulasinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

Bagaimana tentang Interpelasi yang sudah beralalu?

Interpelasi adalah hak masing-masing yang dimiliki para anggota DPRD, maka silahkan kita gunakan sesuai ketentuan. Interpelasi yang berlalu itu sesungguhnya bukti nyata kita sebagai anggota DPRD sudah berusaha memperjuangakan perbaikan di sumatera utara. Buktinya, masyarakat semakin mengetahui apa yang terjadi saat ini. Coba jika seandainya tidak ada riuh sorak tentang Interpelasi yang berlalu? Kemungkinan apa yang terjadi disini bisa ditutupi dan rakyat tidak mengetahui.

Terakhir bang Fauzi, sebenarya berapa gaji anggota DPRD provinsi Sumatera Utara?

Jawabnya, gaji pokok Anggota DPRD provinsi Sumatera Utara hanya Rp 6.485.760,-. Rata-rata anggota DPRD punya potongan dari gaji pokok itu seperti untuk fraksi maupun arisan ibu-ibu para istri. Yah, untuk gaji kalau saya punya potongan Rp 4.350.000,-

Kalau tunjangan juga tidak besar bang, totalnya tunjangan anggota DPRD itu sebesar Rp 19.550.000,-. Itulah gambaran gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi sumatera utara periode ini. jika ditanya cukup/tidak, silahakan rakyat menilainya.

 

To Top