Berita

Pengamat: Sah-sah Saja Ada Wacana Boikot P-APBD 2015

Pengamat anggaran Sumatera Utara, Elfanda Ananda mengatakan, sah-sah saja wacana untuk memboikot P-APBD 2015 dengan alasan telah melanggar jadwal sesuai Permendagri 37 tahun 2014 tentang pembahasan P-APBD 2015.

Namun Elfanda mengingatkan, yang tak boleh luput dipikirkan P-APBD adalah untuk menentukan nasib rakyat.

“Jadi harus dipertimbangkan kalau mau boikot. Selain alasan Permendagri, harus juga punya alasan lain pentingnya memboikot,” ujarnya, Jumat (17/9/2015) kemarin

Terkait Pergub No 10 tahun 2015 tentang penjabaran pendahuluan P-APBD 2015 yang dikeluarkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan direncanakan masuk dalam P-APBD 2015, menurut Elfanda, memang sikap Banggar (badan anggaran) DPRD Sumut harus tegas.

Khususnya tentang dasar hukum produk aturan tersebut.

“DPRD harus memastikan Pergub itu secara perundang-undangan benar atau tidak. Selain itu, apa urgensinya dan harus dipastikan Mendagri akan mengevaluasi saat persetujuan evaluasi P-APBD 2015.”

Karena katanya, menurut peraturan perundang-undangan terutama UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara tidak ada pendahuluan apabila tidak ada alasan yang sesuai ketentuan. Pergub No 10 tahun 2015 bermasalah dari sisi hukum.

To Top