Berita

Muhri Fauzi Hafiz Ajak Rekannnya Boikot P-APBD 2015

Pelanggaran aturan dalam tahapan penyusunan APBD 2015 sesuai Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015 telah menimbulkan polemik antara Pemprov dan DPRD Sumut.

Ini memicu penolakan alias boikot dari anggota DPRD Sumut untuk melakukan pembahasan P-APBD 2015. Ajakan itu digagas oleh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz. Ia pun mengajak mengajak rekan-rekannya di dewan menolak pembahasan itu.

“Alasan pertama, karena tahapan yang diatur Permendagri No 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015 sudah dilanggar. Dalam Permendagri ini dijelaskan, September adalah bulan pengesahan APBD Perubahan 2015. Jadi bukan lagi untuk jadwal membahas KUA-PPAS,” ujarnya, Rabu (16/9).

Selain itu, kata Fauzi, yang lebih menguatkan lagi ajakan boikot pembahasan P-APBD Sumut 2015, adalah kekhawatiran Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi atas Pergub No 10 Tahun 2015, yang dikeluarkan Gatot Pujo Nugroho.

“Alasan kedua, bahwa benar apa yang dikatakan Plt Gubernur, tentang Pergub Nomor 10 Tahun 2015, yang sebelumnya sudah ada Pergub 38 Tahun 2014 tentang penjabaran APBD 2015. Apalagi soal Pergub 10 Tahun 2015 ini juga mencuat sebagai salah satu bahan interpelasi terakhir. Jadi, kedua alasan itu lah yang menguatkan ajakan saya kepada kawan-kawan di DPRD Sumut, baik yang di banggar maupun di fraksi, untuk menolak pembahasan P-APBD 2015,” ujarnya.

Meski diakui Fauzi, bisa saja pembahasan terhadap P-APBD 2015 dilakukan, namun dua alasan yang ia kemukan harus mendapat penjelasan secara baik serta menjamin tidak akan terjadi masalah hukum di kemudian hari.

“Ini mungkin upaya kita untuk lebih baik, tertib dan saling mengingatkan,” ujarnya. Menurut Fauzi, boikot pembahasan P-APBD 2015 tidak akan menganggu pelayanan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Sumut.

Karena, Pemprov Sumut bisa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai ketetapan APBD yang sudah disahkan sebelumnya.

“Tidak mengganggu. Pemprov Sumut hanya tinggal menjalankan APBD yang lama. Apalagi ini kan tinggal tiga bulan lagi. Program yang sangat-sangat lebih baik akan bisa diakselerasi dalam APBD 2016,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga berharap pembahasan P-APBD 2015 tetap diterima DPRD Sumut. Menurut Hasban, justru bila tidak ada P-APBD 2015 bisa muncul permasalahan baru di Sumut.

“Justru dengan adanya P-APBD, maka itu dapat mengeliminir permasalahan. Kalau tidak ada P-APBD bisa timbul masalah baru. Ini kan untuk kepentingan Sumut juga,” ujar Hasban di depan ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Hasban, terkait audit dan klarifikasi Pergub No 10 tahun 2015 tentang penjabaran APBD 2015, yang diminta Plt Gubernur Sumut sudah mereka lakukan.

“Itu sudah kita lakukan (audit). Nanti pasti akan kita jelaskan permasalahan mengapa telat dan pergub itu saat disampaikan kepada dewan. Mohon doa, mudah-mudahan minggu depan akan kita kirim KUA-PPASke dewan. Oh ya, tidak hanya draf KUA-PPAS P-APBD 2015, kami juga sekaligus akan mengirim draf KUA-PPAS R-APBD 2016. Doa kan ya,” katanya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sumatera Utara Erry mengaku khawatir terhadap Peraturan Gubernur Sumut No 10 Tahun 2015 yang dikeluarkan Gatot menjadi masalah di kemudian hari.

Hal ini secara eksplisit diakui Erry turut menjadi salah satu kendala terlambatnya penyerahan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD 2015 ke DPRD Sumut.

Menurut Erry saat rapat pertama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut, meminta klarifikasi tentang pergub dan penjabaran mendahului APBD 2015 tersebut. Apalagi pergub itu akan dimasukkan dalam P-APBD 2015.

“Sudah. Kemarin kita sudah rapatkan lagi. Karena pada saat rapat pertama dengan TAPD, saya minta klarifikasi tentang Pergub 10/2015. Pergub itu kan mau dimasukkan ke dalam P-APBD 2015. Saya pertanyakan apakah pergub ini sudah diaudit atau belum?” katanya.

Oleh karena itu katanya, jangan saat nanti proyek-proyek ini (dalam Pergub) dibayar, kemudian jadi masalah. Karena waktu dilakukan rapat pertama angkanya cukup besar hampir Rp 451 miliar, termasuk BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) ke kabupaten/kota yang belum dibayar.

“Namun setelah kita rapat kemarin angkanya itu sudah jadi sekitar Rp 289 miliar dari sebesar Rp 451 miliar. Kan lumayan ya. Jadi dari Rp 451 miliar yang kita ajukan masuk ke dalam P-APBD 2015 senilai Rp 298 miliar saja. Itu yang perlu kita klarifikasi,” kata Erry.

 

To Top