Berita

Harusnya P-APBD 2015 Sudah Disahkan, Bukan Lagi Dibahas

Pemprovsu hingga kini belum menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPS) P-APBD 2015. Akibatnya, pembahasan P-APBD 2015 bakal berujung bahaya jika akhir September 2015 belum juga diserahkan dan dibahas di lingkungan DPRD Sumut.

“Sebab berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015 menyebutkan, seharusnya paling lambat akhir September 2015 P-APBD tersebut sudah disahkan, bukan lagi dibahas,” tegas Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (14/9/2015) kemarin.

Fauzi mengemukakan itu menindaklanjuti pernyataan Ketua DPRD Sumut, H Ajib Shah yang mengatakan, pihaknya sudah dua kali menyurati Pemprovsu agar segera menyerahkan draf KUA-PPAS P-APBD 2015 kepada DPRD Sumut. Namun, hingga kini belum ada respon dari Pemprovsu.

“Tolonglah, Plt Gubernur (HT Erry Nuradi, red) berikan perhatian serius. Kita sudah dua kali surati eksekutif, tolong segera kirim draf KUA-PPAS itu. Jangan nanti terlambat pembahasan, tudingan lagi ke dewan, (disebut, red) ada sesuatu lagi,” kata Ajib Shah di sejumlah media.

Disebutkan, seharusnya draf KUA-PPAS sudah disampaikan ke DPRD Sumut pada Agustus 2015. Setelah KUA-PPAS diterima, akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebab pembahasan P-APBD penting, karena setelah itu DPRD Sumut akan membahas rencana APBD 2016.

Menyikapi hal itu, Muhri Fauzi juga sependapat dengan Ketua DPRDSU meminta Pemprovsu segera menyerahkan draf KUA-PPAS tersebut ke DPRD Sumut.

“Apa yang disampaikan ketua dewan, H Ajib Shah tersebut sudah sangat tepat. Hal ini saya nilai sebagai sikap seorang pimpinan yang melindungi dan menjaga anggotanya khususnya para anggota dewan yang baru, agar jangan sampai kembali terjebak seperti persoalan di masa lalu, dimana pembahasan anggaran kerap terburu-buru dan terkesan tidak mengakomodir hal-hal yang penting untuk kemaslahatan rakyat khususnya reses anggota dewan,” sebut Muhri Fauzi.

Untuk itu, Fauzi kembali menegaskan dan mendesak Pemprovsu dibawah kepemimpinan Sekdaprovsu Hasban Ritonga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera menyerahkan draf KUA-PPAS tersebut ke DPRD Sumut.

“Sebab subtanasi pembahasan KUA PPAS ini lebih penting dari sekedar draf yang dimiliki pihak pemprovsu. Karena KUA PPAS ini lebih rinci membahas usulan-usulan dari rakyat langsung khususnya reses anggota dewan bisa segera dimasukkan,” kata Fauzi yang berasal dari Dapil Kabupaten Langkat dan Kota Binjai ini.

Sehingga Muhri Fauzi khawatir jika KUA PPAS telat disampaikan akan berimbas usulan dari rakyat langsung akan sulit dimasukkan kedalam anggaran. “Sebab yang masuk nantinya diyakini lebih cenderung yang tidak langsung dari aspirasi atau permintaan rakyat, sebab pembahasannya terburu-buru,” sebutnya.

To Top