Berita

Fraksi Demokrat Tetap Dorong Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ranperda ini sangat strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ini kita ketahui merupakan ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah provinsi sumatera utara yang telah masuk dan menjadi bagian dari program pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.

Meskipun sedikit terlambat, akan tetapi diajukannya Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini masih belum kehilangan momentum, di tengah ditetapkannya provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia yang berswasembada pangan dalam pemerintahan kabinet kerja saat ini.

“Untuk itu pada kesempatan ini kami anggota dewan atas nama fraksi Partai Demokrat menyampaikan ucapan terimakasih kepada sejawat dari pemerintah daerah dan badan pembentukan peraturan daerah (bppd) dprd provinsi sumatera utara yang tentunya telah melakukan kajian dan telah serta perbaikan terhadap ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah ini.

Masih segar dalam ingatan, bahwa fraksi partai demokrat dalam setiap pandangannya baik dalam pembahasan APBD dan laporan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah, selalu mengingatkan pemerintah daerah untuk secepatnya atau menyegerakan disusunnya payung hukum di tingkat daerah yang berhubungan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini.

“Hal ini kami lakukan, mengingat secara nasional, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini telah berumur 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. dalam undang-undang ini disebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

Dengan pengertian ini berarti keberadaan dari ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah ditujukan bagi terwujudnya kecukupan dan keberlanjutan makanan pokok di daerah sesuai dengan karakteristik pangan pokok masyarakat sumatera utara, yakni beras.

Sehubungan dengan aspek legal drafting dan substansi ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini kami selaku anggota dewan atas nama fraksi partai demokrat menyampaikan pandangan kami sebagai berikut :

  1. Dalam konsiderans dasar mengingat perlu ditambah dengan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, mengingat keberadaan kawasan hutan terkait erat dengan lahan cadangan dan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 17 R
  2. Dalam dasar menimbang juga perlu mencantumkan peraturan daerah provinsi sumatera utara tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, hal ini kami pandang penting mengingat dalam ketentuan pasal 12 ranperda disebutkan bahwa penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
  3. Terkait dengan tata tulis kata “Peraturan Gubernur” yang terdapat dalam pasal 20 ayat (3) ditulis dengan huruf kecil, mohon diperbaiki.
  4. Selanjutnya terkait dengan ketentuan pasal 14 ayat (3), disebutkan bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan : tidak berada pada kawasan hutan. Substansi yang sama juga terdapat dalam pasal 16 ayat (3) untuk penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara dalam pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu kriteria penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. menurut hemat kami pasal pasal yang kami sebutkan di atas  bertentangan satu sama lain. mohon penejelasan.
  5. Dalam ketentuan pidana tidak disebutkan secara spesifik pasal mana yang dilanggar yang dapat diancam dengan pidana dan sanksi administrasi. penyebutan pelanggaran pidana secara umum dengan tidak menyebutkan pelanggaran atas ketentuan pasal mana tidak lazim dalam kaedah penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat kami substansi ranperda cukup banyak yang apabila ketentuan tersebut dilanggar dapat diancam dengan ketentuan pidana, misalnya ketentuan yang terdapat dalam pasal  29 ayat(1) terkait dengan larangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  6. Selanjutnya setelah ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini disempurnakan sesuai dengan masukan yang disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi, dan pada saatnya ditetapkan sebagai peraturan daerah, segera dapat disosialisasikan kepada masyarakat, sebab masyarakat khususnya masyarakat petani sebagai pemilik lahan pertanian yang ditetapkan sebagai objek lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mengetahui hak dan kewajibannya, terutama yang berhubungan dengan insentif dan disinsentif.

 

 

To Top