Berita

Ini Sikap Fraksi Demokrat atas Ranperda Partisipasi Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan pemandangan umum fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Utara tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara pada 24 Agustus 2015 kemarin. Hal ini disampaikan Muhri Fauzi Hafiz selaku jubir Fraksi Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui bahwa Ranperda tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan Ranperda yang inisiatifnya diajukan oleh pemerintah daerah provinsi sumatera utara yang telah masuk dan menjadi bagian dari program pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.

“Pada kesempatan ini kami anggota dewan atas nama fraksi partai demokrat menyampaikan ucapan terimakasih kepada sejawat dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan yang tentunya telah melakukan kajian dan telaah serta perbaikan terhadap Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah.”

Sehubungan dengan aspek legal drafting dan substansi Ranperda tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Provinsi Suumatera Utara ini kami selaku anggota dewan atas nama fraksi Partai Demokrat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sampai dengan disampaikannya pemandangan umum fraks-fraksi ini kami belum menerima naskah akademik atau setidaknya penjelasan yang memadai yang dapat dijadikan sebagai dasar berfikir logis dari diajukannya Ranperda tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara ini, yang dalam dasar menimbang disebutkan bahwa Ranperda ini merupakan pengganti atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 9 tahun 1992 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang selanjutnya dikatakan perda nomor 9 tahun 1992 tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan, persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jika naskah akademik yang kami maksudkan disertakan pada saat Ranperda ini diajukan, setidaknya kita dapat mengetahui trend besaran, sumber dan jenis  sumbangan atau partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Sumatera Utara setidaknya dalam beberapa tahun terakhir yang menjadi bagian dari  pendapatan asli daerah, sehingga data-data tersebut dapat menjadi salah satu dasar urgensinya Ranperda ini diajukan.

    Pada kesempatan ini kami meminta data kepada pemerintah daerah, setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dana pembangunan daerah yang bersumber dari partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Sumatera Utara tersebut yang ada dalam APBD.

  1. Mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Ranperda ini, disebutkan : “partisipasi pihak ketiga dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan kedalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.Praktek pengelolaan keuangan daerah selama ini memperlihatkan partisipasi pihak ketiga ini tidak diketahui secara jelas sumbernya dan rincian penggunaanya dalam struktur APBD Provinsi Sumatera Utara.
  1. Terkait dengan judul dari Ranperda ini yang menggunakan terminologi “partisipasi pihak ketiga” , kami mengajukan usul perbaikan judul. mengacu pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 24 disebutkan : “lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah”.

    Selanjutnya dalam pasal 25 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah : merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bersifat tidak mengikat. Mengacu dari ketentuan ini, maka terminologi partisipasi pihak ketiga tidak dikenal dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.Untuk itu kami meminta agar judul dari Ranperda ini disesuaikan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni menggunakan istilah hibah untuk dana yang bersumber selain dari PAD dan dana perimbangan.

  1. Substansi Ranperda sejauh in hanya mengatur pemberian berupa uang, barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Bagaimana jika pemberian dimaksud berupa saham, mengingat potensi pemerintah daerah Sumatera Utara sangat berpeluang memperoleh bantuan berupa saham dari sejumlah BUMN dan pihak lain cukup besar untuk masa-masa yang akan datang. mohon penjelasan.

Sejalan dengan sikap fraksi Partai Demokrat yang telah menegaskan sikapnya dalam pemandangan umum anggota Dewan terkait dengan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), maka Muhri Fauzi Hafiz bersama rekan-rekannya di Fraksi Demokrat mendorong agar ranperda ini bisa segera disahkan menjadi perda dan bisa menjadi solusi bagi jalannya program-program pembangunan di daerah.

 

To Top