Berita

KPK Geledah Ruang Sekretariat DPRD Sumut

Penggeledahan secara maraton dilakukan penyidik KPK di tiga SKPD Pemprov Sumut, dan Kantor DPRD Sumut, Kamis (13/8/2015) pagi hingga malam kemarin.

Penggeledahan ini merupakan lanjutan penyidikan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menjawab konfirmasi Tribun via pesan singkat, kemarin siang seperti yang dikutip Harian Tribun Medan.

“Dalam lanjutan penyidikan dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Medan, yaitu Dinas Kesehatan Sumut, Jalan HM Yamin 441, Dinas Pendidikan Sumut Jalan Teuku Cik Ditiro 1D, dan Dinas Bina Marga Jalan Sakti Lubis,” katanya.

Namun, disinggung tentang apa benang merah kasus dugaan suap, yang mengakibatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tersangka dan ditahan KPK, dengan penggeledahan tiga dinas tersebut, Priharsa belum menjawab.

Penggeledahan pada Rabu dan Kamis merupakan penggeledahan periode kedua KPK terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Sebelumnya, 11 Juli, KPK juga menggeledah Kantor Gubernur Sumut.

Rabu lalu, penyidik KPK juga menggeledah tiga lokasi di Medan terkait penyidikan kasus yang sama. Tiga lokasi tersebut, adalah kediaman pribadi Gatot, rumah dinas gubernur, dan Kantor Gubernur Sumut.

Belum diketahui apa saja yang disita KPK selama penggeledahan dua hari di Medan. Namun dari data yang diperoleh, saat penggeledahan pertama, Sabtu (11/7), KPK menyita barang berupa empat macam surat dari ruang ajudan Gubernur Sumatera Utara di lantai 10, dan dari ruang Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut di lantai II, Kantor Gubernur Sumut.

Dari surat tanda terima barang bukti bernomor: STPBB-1124/23/07/2015, tertulis, dari ruang ajudan gubernur KPK menerima barang berupa, tiga lembar fotokopi draf Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang daftar penerima bantuan sosial berupa uang tahun anggaran 2014

Dua lembar print out daftar bansos masjid yang ada dalam buku APBD 2014, dan dua lembar fotokopi penetapan No 01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali atas nama Ridwan Panjaitan sebagai terdakwa, yang memberikan kuasa kepada Prof Dr OC Kaligis SH MH.

Priharsa Nugaraha mengakui penggeledahan ke Sekretariat DPRD Sumut juga terkait dengan suap hakim PTUN Medan.
“Iya, sama juga, itu terkait penyidikan dugaan suap hakim PTUN Medan,” ujarnya

To Top