Berita

Buatlah Perda Tentang Bantuan Keuangan

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, bahwa, pada masa yang akan datang, semua bantuan keuangan yang bersumber dari APBD baik dalam bentuk hibah maupun bantuan sosial sebaiknya dibuatkan peraturan daerah (perda).

“Harus ada Perda yang mengatur pemberian bantuan dana yang berasal dari hibah maupun bantuan sosial,” kata Fauzi, Selasa (11/8/2015).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat sampai saat ini payung hukum yang tegas mengatur perihal bantuan keuangan ini masih sebatas peraturan gubernur atau peraturan lainnya yang bukan perda. Ini perlu dikaji secepatnya, agar jalannya pemerintahan bisa berjalan seimbang.

Eksekutif melalui gubernur bisa bekerja dengan nyaman dan legislatif melalui pimpinan dan anggota DPRD Sumut lainnya bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, tanpa khawatir melanggar hukum.

Katanya, dengan adanya perda aspirasi yang dibawa para anggota DPRD baik saat reses maupun bertemu konstituen bisa ditampung dalam APBD dengan payung hukum yang jelas melalui Perda.

“Akhirnya semua akan proporsional dan kesenjangan penyaluran bantuan keuangan ini bisa dihindari dan tidak lagi subjektif karena kedekatan atau faktor lainnya yang bisa melanggar hukum,” ujar Fauzi.

 

To Top