Berita

Fauzi Hafiz: Kami Sudah Ingatkan Telah Terjadi Penyimpangan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Kamis (9/7), sejak awal telah diperkirakan bakal merambat ke kantor Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kini menjadi kenyataan.

Dugaan ini semakin menguatkan betapa amburadulnya pengelolaan keuangan di Pemerintahan Sumatera Utara yang dipimpin Gatot Pujo Nugroho. Padahal menurut Muhri Fauzi Hafiz anggota Komisi C DPRD Sumut melalui Fraksi Demokrat di dalam rapat paripurna sebelumnya sudah mengingatkan persoalan ini.

“Kami sudah ingatkan sebelumnya bahwa telah terjadi distorsi (penyimpangan) pengelolaan keuangan daerah. Terdapat banyak sekali kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang menurut hemat kami  selaku anggota dewan atas nama fraksi partai Demokrat telah terjadi distorsi,” kata Fauzi, Minggu (12/7/2015).

Distorsi atau penyimpangan ini kemudian semakin kuat saat Hakim Tripeni diringkus dalam OTT yang dilakukan KPK menemukan bukti uang suap untuk memuluskan perkara sidang gugatan yang dialayangkan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut, Ahmad Fuad Lubis, terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan dan dana Bantuan Sosial.

Anehnya kata Fauzi, Pemprov Sumut malah mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) tahun anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Bandan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu saat tertangkap tangan, Hakim Tripeni bersama rekan-rekannya disebut-sebut tengah menerima suap dari Yagari Bhastara Guntur, pengacara Fuad seperti yang dikutip dari Tribun Medan.

Perkiraan ini tidak meleset. Sehari setelah para pejabat PTUN Medan ini ditangkap dan dibawa ke Jakarta, para penyidik KPK kembali ke Medan dan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Termasuk Kantor Gubernur Sumut.

Para penyidik KPK mendatangi kantor gubernur pada Sabtu (11/7) malam sekitar pukul 22.30 WIB. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat Pemprov Sumut sedang menggelar rapat bersama Komisi C DPRD Sumut membahas persiapan P-APBD 2015. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Hasban Ritonga dan Wakil Sekda, Fitriyus.

Keduanya, kemudian menerima para penyidik KPK, sekaligus memberikan keterangan-keterangan. Ditanya apakah kedatangan KPK berkaitan dengan OTT Ketua PTUN Medan, Hasban membenarkan.

“Kata ketua timnya memang demikian,” kata Hasban pada awak media usai bertemu dan menjawab pertanyaan para penyidik KPK di ruang lantai 10 Kantor Gubernur. Hasban dan Fitriyus bertemu dengan para penyidik KPK selama lebih kurang 15 menit.

“Mereka bawa surat resmi yang isinya menyebut mereka akan memeriksa Kantor Gubernur Sumut. Tidak diperinci ruangan mana, tapi tadi mereka memeriksa dua ruangan, yakni ruangan Biro Keuangan di lantai dua dan ruang kerja Gubernur Sumut di lantai sepuluh,” kata Hasban seraya menambahkan, sejauh ini, belum ada berkas yang dibawa keluar oleh para penyidik dari gedung kantor Gubernur Sumut.

Informasi beredar, selain dirinya dan Fitriyus, penyidik KPK juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sejumlah pejabat Pemprov Sumut lain. Satu di antaranya Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Namun Hasban Ritonga membantah.

“Ah, tidak ada. Ini, kan, sudah malam. Jadi Pak Gatot tidak dipanggil. Lagipula tidak ada agenda itu. Dalam suratnya pihak KPK menyampaikan mereka hanya memeriksa. Saya tadi kebetulan sedang rapat dengan dewan, jadi saya terima sekalian. Tidak ada interogasi. Hanya pertanyaan-pertanyaan biasa,” katanya.

Ditanya lebih lanjut apakah pemeriksaan akan mengarah kepada gubernur terkait dengan perkara dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan dan dana Bantuan Sosial, Hasban tidak memberi jawaban eksplisit.

“Kita, kan, gak tahu mereka (penyidik KPK) akan datang malam ini. Kita juga gak tahu apa saja yang hendak mereka periksa. Katanya memang terkait tangkap tangan PTUN Medan, kemarin itu. Apakah kemudian akan mengarah ke Pak Gubernur, tentu kita tidak boleh menebak-nebak. Yang pasti kita harus taat azas. Dalam hukum kita ada yang namanya azas praduga tak bersalah,” katanya.

 

To Top