Berita

Inilah Tiga Fakta Mengapa Pengelolaan Keuangan Pemprovsu Buruk

Ada tiga fakta yang menguatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) buruk. Ini terungkap dalam rapat paripurna  DPRD provinsi Sumatera Utara, yang berisi tentang Pemandangan Umum anggota dewan atas nama fraksi partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2014.

Hal ini ditegaskan Muhri Fauzi Hafiz, sebagai juru bicara fraksi partai Demokrat DPRD provinsi Sumatera Utara di gedung dewan, Medan, Kamis (2/7/2015).

“Pada kesempatan ini kami fraksi partai Demokrat  mengajak kita semua untuk melakukan refleksi ke belakang terkait dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, dimana dalam berbagai kesempatan terjadi dinamika yang cukup menggambarkan, bahwa terdapat banyak sekali kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang menurut hemat kami  selaku anggota dewan atas nama fraksi partai Demokrat telah terjadi distorsi dalam pengelolaan keuangan daerah.”

Muhri Fauzi Hafiz, menambahkan bahwa pada tahun 2014 lalu, ada tiga fakta yang menguatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemprovsu buruk. Pertama, menumpuknya utang dana bagi hasil (DBH) pajak provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, terjadinya gagal bayar proyek pemerintah yang bersumber dari APBD provinsi tahun 2014, baik dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten/kota maupun kepada pihak ketiga rekanan Pemprovsu. Ketiga, peristiwa pengajuan hak Interpelasi DPRD Sumatera Utara.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi partai Demokrat, dikatakan bahwa cara-cara pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Gubernur beserta jajarannya menurut fraksi partai Demokrat jauh dari apa yang diharapkan.

“Pada kesempatan ini sebenarnya pantas untuk dicatat, bahwa APBD tahun anggaran 2014 yang pelaksanaannya telah dilaporkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat hasil pemeriksaan oleh lembaga BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara, merupakan APBD tahun pertama rencana pembangunan jangka menengah daerah pasangan Gubernur dan wakil Gubernur pemenang pemilihan kepala daerah tahun 2013 lalu,”

“Namun, sangat disayangkan justru ketika APBD tahun pertamanya sudah memperlihatkan sejumlah masalah, yang menurut catatan kami sampai dengan tahun anggaran 2016 yang akan datang, APBD provinsi Sumatera Utara masih akan tetap menanggung sejumlah kewajiban pembayaran kewajiban hutang kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak lain yang telah melakukan sejumlah pekerjaan.”

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami anggota dewan atas nama fraksi partai Demokrat meminta kepada pemerintah daerah untuk konsisten melaksanakan rencana aksi penyelesaian kewajiban pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada pemerintah kabupaten/kota baik berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah maupun bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

To Top