Berita

DPRD Sumut Ragukan Raihan WTP dari BPK RI

DPRD Sumut meragukan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 2014. Keraguan itu diperkuat hasil kunker (kunjungan kerja) tim dewan di-33 kabupaten/kota se-Sumut, masih banyak temuan dan permasalahan, di antaranya banyaknya utang Pemprovsu kepada Kabupaten/Kota baik berupa BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) maupun BHP (Bagi Hasil Pajak).

Hal ini dilaporkan beberapa tim kunker DPRD Sumut melalui jubir masing-masing, dalam paripurna penyampaian hasil kunker tim I-XII ke kabupaten/kota, dipimpin Ketua Dewan H Ajib Shah SSos didampingi Wakil Ketua Parlinsyah Harahap, Ruben Tarigan dan dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Wagubsu HT Erry Nuriadi, Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Selasa (30/6) di gedung dewan.

Dari laporan 12 tim kunker, sebagian besar menyarankan pimpinan DPRD Sumut meminta BPK melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap realisasi pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provsu tahun 2014, baik proyek SKPD maupun proyek BKP yang dikerjakan Pemkab/Pemko masing-masing.

“Banyak proyek pembangunan dikerjakan tidak sesuai standar yang tertuang dalam kontrak kerja. Kami rekomendasikan pimpinan Dewan surati BPK untuk melakukan audit investigatif,” kata jubir Tim Kunker Dapil Sumut III (Deliserdang) Wagirin Arman.

Disebutkannya, proyek-proyek yang dikerjakan SKPD  banyak bermasalah, di antaranya anggaran  terlalu besar dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung. “Masih banyak kegiatan yang lebih penting lainnya dari sekedar untuk menimbun lahan ruang tunggu VIP yang terlalu besar anggarannya,” kata Wagirin.

Kecurigaan Dewan semakin kuat ketika SKPD yang mendampingi tim kunker tidak bersedia memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja atas proyek tersebut. “Ini perlu diaudit investigatif dan meminta gubernur mengevaluasi SKPD yang tidak beres mengerjakan proyeknya,” kata politisi Partai Golkar itu.

Terkait alokasi dana bagi hasil tahun  2014 untuk Deliserdang, ungkap Wagirin, hanya terealisasi sebesar Rp170.692.729.952, dan 2015 hanya Rp141.084.633.757. Angka tersebut sangat jauh dari yang seharusnya dibayarkan ke Deliserdang yaitu Rp301.849.176.447. Karena itu diharapkan ada penambahan alokasi DBH di 2015.

Sekretaris Tim Sumut IX Sarma Hutajulu juga menyebutkan, timnya mempertanyakan hasil audit BPK tentang pemberian predikat WTP kepada Pemprovsu, karena fakta di lapangan ditemukan masih banyak utang-utang Pemprovsu kepada Pemkab/Pemko baik BKP maupun BHP belum dilunasi. Misalnya BKP ke Taput yang belum dibayar (masih tersisa) tahun 2013 Rp739,542 juta dan tahun 2014 Rp9,824 miliar. Demikian halnya hutang BHP 2014 ke Taput yang belum dibayar totalnya Rp11,299 miliar lebih.

“Predikat opini WTP diberikan BPK kepada Pemprovsu patut dipertanyakan, karena fakta di lapangan ditemukan masih banyak utang berupa BKP dan DBH yang belum terbayarkan,” katanya.

Selain itu, kata Sarma, masih ada data yang simpang siur dan tidak akurat antara realisasi BPK dan DBH Pemprovsu dengan data yang telah diterima sejumlah pemerintah daerah. “Karena itu, Dewan khususnya Tim Sumut IX merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif secara menyeluruh,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim VI Kunker DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengungkapkan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pembuatan  bronjong  sepanjang 116 meter  di Aek Katio, Kecamatan  Bilah Barat Labuhanbatu yang sudah hampir runtuh. Padahal proyek senilai Rp 450 juta milik Dinas PSDA Provinsi Sumut itu baru dikerjakan tahun lalu.

Pekerjaan proyek bronjong yang umurnya belum genap setahun terkesan asal jadi dan diduga tidak sesuai bestek. Tanah di sepanjang bronjong sudah  terlihat  menurun dan  susut. Apalagi di sekitar bronjong banyak galian C mendulang  pasir sehingga sudah mau runtuh.

PARAMETER BERBEDA

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga ketika ditemui saat paripurna diskors mengatakan, penilaian WTP oleh BPK berbeda parameternya dengan temuan yang disampaikan DPRD Sumut. Karena itu pula opini yang diberikan tetap memiliki beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. “Dalam konteks temuan berbeda dengan penilaian WTP. Kalau parameter WTP bukan seperti yang diungkapkan,” kata Hasban.

Disebutkannya, catatan-catatan yang diberikan BPK dan temuan yang disampaikan oleh DPRD Sumut secara kualitatif bisa ditindaklanjuti. Sesuai dengan batas waktu yang diberikan, SKPD di jajaran Pemprov Sumut akan menindaklanjutinya.

Disinggung terkait besarnya anggaran yang harus dikembalikan akibat beberapa catatan temuan yang ada, Hasban mengaku belum bisa menghitungnya. Namun yang bisa dipastikannya seluruh temuan mengenai biaya perjalanan dinas akan dikembalikan secara keseluruhan oleh SKPD masing-masing.

Hasban juga akan menindaklanjuti sejumlah pengaduan Dewan yang menyoroti para pejabat di unit pelaksana teknis (UPT) sejumlah kabupaten/kota yang menjadi perpanjangan tangan dinas di provinsi. Karena UPT tersebut harusnya bisa menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dan temuan di lapangan.

Sumber: hariansib.co

To Top