Berita

Dapat Opini WTP, Fauzi Ingatkan Pemprosu Soal Utang ke Daerah

Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara,  Jumat (12/6/2015) kemarin mempublikasikan Pemprov Sumut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) tahun anggaran 2014.

Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Demokrat Muhri Fauzi Hafiz memberikan selamat kepada Pemprov Sumut atas predikat tersebut. Ia pun berharap semoga predikat WTP yang diraih bisa mendorong saudara Gubernur dan jajarannya untuk memacu upaya cepat tanggap mengatasi penyelesaian utang bagi hasil pajak daerah dan rokok provinsi ke kabupaten/kota.

“Utang tersebut mencapai sebesar Rp. 2,1 triliun, cukup besar untuk membiayai pembangunan di daerah kabupaten/kota. Pastinya dana bagi hasil tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Semoga predikat WTP itu bisa mengingatkan Pemprovsu agar bisa memberikan hak yang harusnya diperoleh daerah,” kata Fauzi di Medan, Rabu (17/6/2016).

Sebelumnya untuk pertama kali Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprovsu meraih opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penyampaian LHP tersebut diserahkan BPK kepada Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera utara, di Gedung DPRD Sumut Medan. 

Penyerahan LHP atas LKPD Keuangan Pemprovsu tahun 2015 ini dilakukan oleh Anggota III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan pada Sidang paripurna yang juga dihadiri Sekdaprovsu H Hasban Ritonga SH juga oleh FKPD Sumut serta Anggota DPRD Sumut.

Gubernur SUmatera Utara H Gatot Pujo Nugroho mengungkapkan rasa syukurnya atas opini WTP yang diberikan BKP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2014.

“Kami sangat gembira, karena ini adalah opini WTP pertama bagi Pemprovsu. Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, saya  tentunya sangat berterimakasih atas usaha keras seluruh SKPD selama ini,” ujar Gubernur.

Gubernur mengatakan pihaknya akan terus berupaya melanjutkan hal baik yang sudah dicapai dan memperbaiki yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

“Ini tentu menjadi pemicu dan pemacu bagi kami untuk terus menerus memperbaiki kinerja keuangan Pemprovsu,” kata Gubernur.

Anggota III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, pada sidang paripurna DPRD Sumut mengungkapkan terimakasih kepada jajaran Pemprovsu.

“Saya berterimakasih kepada segenap jajaran SKPD Provinsi SUmatera Utara . Opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan,” kata Eddy.

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi juga menjelaskan bahwa Pasal 17 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara mengamanatkan untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai kewenangannya.

To Top