Berita

Penertiban Jalur KA di Binjai Harus Sesuai Prosedur dan Manusiawi

Rencana pengaktifkan kembali jalur KA Binjai-Besitang dinilai Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz itu cukup baik, karena dapat membantu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, penertiban yang dilakukan harus dilakukan dengan aturan dan prosedur yang manusiawi.

“Jangan asal tertib karena ada kehidupan orang perorangan dan keluarga lainnya yang terganggu. Pemerintah harus arif dan bijaksana supaya pembangunan yang dilakukan dapat diterima semua pihak dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Anggota Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat tersebut, Kamis (4/6/2015).

Seperti yang diketahui rencana sterilisasi rel kreta api Binjai-Besitang  yang sedang dikerjakan oleh PT KAI tidak berlangsung mulus. Pasalnya, warga  Jalan T Amir Hamzah dan Jalan Meranti, Lingkungan VI, Kelurahan Jatinegara, Binjai Utara yang rumahnya berada dilahan PT KAI terus menolak ditertipkan.

“Rencananya bulan Juli atau Agustus nanti kita akan mengaktifkan kembali rel kreta Api jurusan Binjai Besitag,” ucap Rapino Situmorang Humas Regional I Sumut PT KAI kepada tribun, Rabu (31/5) yang lalu.

Lebih lanjuit dirinya mengatakan rencana sterilisasi tersebut merupakan wacana pemerintah pusat untuk mensukseskan jalur Railway Trans Sumatera. Dimana nantinya jalur kereta api dari Aceh sampai Lampung akan dibuka untuk pertama kalinya.

“Atas perintah itulah tahap pertama, kita ingin langsung mengaktifkan kembali jalur kreta api Binjai-Besitang, nantinya diikuti Rantau Perapat, Dumai dan lainnya,” terangnya

Terkait adanya penolakkan yang dilakukan warga, ia meminta warga untuk mengerti karena lahan yang akan digunakan masyarakat itu merupakan lahan milik PT KAI. PT KAI.

“kita mohon masyarakat untuk mengerti, selama ini kita telah sosialisasi dan sebelum batas akhir pengosongan pada tanggal 20 juli nanti, lahan tersebut sudah harus kosong. Untuk masyarakat yang mau membongkar lahan tersebut PT KAI tentunya akan diberikan uang sebagai upah pembngkaran tersebut,” jelasnya

Ia menjelaskan jalur bebas yang diatur undang-undang perkeretaapian nomor 23 tahun 2007, ruang bebas seharusnya seluas 21 meter baik kiri maupun kanan. “Maka oleh itu, tidak dibenarkan disepanjang jalur lintas kereta api berdiri bangunan dalam bentuk apapun,” jelas dia.

Ketika ditanya kenapa selama ini ruang bebas yang dimaksud dibiarkan berdiri bangunan? dijelaskanya, pihakya tidak ada melakukan sewa menyewa ataupun menjualbelikan lahan sebagai ruang bebas. Dan itu tidak dibenarkan sama sekali karena ini merupakan aset pemerintah. “Tidak dibenarkan adanya jual beli atapun sewa menyewa lahan yang merupakan aset negara ini,” tegas dia.

Terpsiah warga yang menempati tanah PT KAI diseputaran Jalan T Amir Hamzah dan Jalan Meranti, Lingkungan VI, Kelurahan Jatinegara, Binjai Utara, berharap penertiban itu bisa dibatalkan.

 

Diakui oleh warga Lingkungan VI, Kelurahan Jatinegara, tepatnya yang menetap di Jalan Meranti dan Jalan Amir Hamzah, sudah menerima surat perintah untuk pembongkaran rumah warga yang disepanjang bantaran eks rel KA Binjai-Pangkalan Berandan. Oleh warga, surat PT KAI meminta warga mengosongkan sepanjang 12 meter dari as rel Kereta Api.

Warga yang tinggal di bantaran rel Kereta Api, tepatnya di Lingkungan VI, Jalan Meranti dan Jalan Amir Hamzah , sangat berharap kepada pihak PT KAI Divre I Sumut-NAD untuk membatalkan rencana penggusuran rumah warga.

“Kami sangat berharap pihak PT KAI mau membatalkan surat itu dan rencana penggusuran sebanyak 12 meter dari as Rel Kereta Api,” ujar Hidayat (40), warga Lingkungan VI, Jatinegara yang memilki rumah toko Jalan Amir Hamzah, persisnya 6 meter dari as rel Kereta Api.

 

 

To Top