Home

LKPJ Gubernur 2014, Soal Rasionalisasi Keuangan Tidak Lazim

– Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas hasil pembahasan panitia khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2014

– Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara Tanggal 05 Mei 2015

LKPJ Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2014 adalah LKPJ tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah provinsi sumatera utara nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, yang mengusung visi: “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”.

Dengan visi ini kata “Berdaya Saing” dimaknai sebagai adanya kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada di atas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal. Dengan visi ini dapat pula dimaknai terwujudnya kemampuan untuk bersaing, baik dalam lingkup nasional, regional dan global dalam berbagai lapangan kehidupan seperti perekonomian, perdagangan, industri, infrastruktur dan lain sebagainya.

Berangkat dari kenyataan ini secara gamblang diketahui bahwa syarat utama untuk dapat bersaing adalah adanya keunggulan kompetitif (competitive advantage) jika dibandingkan dengan daerah lain atau bahkan dengan negara lain.

Keunggulan itu tentunya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan semua bidang yang hendak ditargetkan Provinsi Sumatera Utara untuk dapat keluar sebagai pemenang sesuai dengan visi pembangunan Sumatera Utara dalam kurun lima tahun ke depan, dimana awal dari pembangunan lima tahun tersebut telah dimulai pada APBD tahun anggaran 2014.

Memperhatikan visi pembangunan lima tahun daerah sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Sumaera Utara tahun 2013-2018, dimana pada tahap awal dimulai dengan APBD tahun anggaran 2014 yang pelaksanaannya telah dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam LKPJ tahun anggaran 2014, didapat kesan hampir tidak terlihat sama sekali adanya tanda-tanda arah dan kebijakan pembangunan daerah yang benar-benar ditujukan sebagai persiapan dari sebuah daerah yang siap untuk memiliki daya saing.

Secara umum apa yang terjadi dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 adalah pembangunan yang sarat dengan pelaksanaan tugas-tugas rutin pembangunan as usual, tanpa terlihat adanya lonjakan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang menunjukkan arah dan kebijakan layaknya sebuah daerah yang siap untuk berdaya saing.

Sementara pada sisi yang lain, dari sudut pandang kebijakan umum penggelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah masih belum dapat melaksanakan pembangunan secara sehat, hal ini setidaknya ditandai dengan masih adanya beban keuangan daerah berupa kewajiban bayar kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk Dana Bagi Hasil dan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kepada pemerintah kabupaten/kota.

Persoalannya tidak sebatas itu, akibat dari adanya beban keuangan berupa penyelesaian pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga lainnya telah melahirkan kebijakan penataan ulang perioritas penggunaan anggaran pada jajaran SKPD dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinis Sumatera Utara, meski tidak lazim dalam sistem penggelolaan keuangan daerah hal ini disebut sebagai adanya sebuah langkah “rasionalisasi” dalam tahun anggaran 2014.

Dengan langkah rasionalisasi ini, dapat dipastikan sejumlah sasaran pembangunan menjadi semakin jauh dari visi pembangunan Sumatera Utara yang mengusung visi sebagai provinsi berdaya saing dengan rakyat yang sejahtera.

Pada apbd tahun anggaran 2014 ditetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 8.645.503.818.055,00 (delapan triliun enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga juta delapan ratus) Delapan belas ribu lima puluh lima rupiah), sementara tingkat realisasinya sebesar Rp. 7.770.949.982.035,42 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah empat puluh dua sen) atau hanya tercapai sebesar  89,88 %.

Sementara jika dari sisi pendapatan asli daerah dari sebesar Rp 5.128.315.131.755 (lima triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang ditargetkan tingkat realisasinya hanya tercapai sebesar Rp. 4.351.216.336.963,89 (empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setara dengan 84,85 %.

Dari 74 item pos pendapatan, 42 item diantaranya tidak memenuhi target reliassi P-APBD tahun anggaran 2014 atau setara dengan 56, 8 % pos pendapatan yang tidak memenuhi target pendapatan. Kondisi capaian realisasi ini tentunya menimbulkan defisit bagi anggaran belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Ditambah dengan belum terselesaikannya beberapa kewajiban pemerintah provinsi sumatera utara kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk dana bagi hasil, bantuan keuangan pemerintah dan kewajiban pembayaran lainnya, telah melahirkan kebijakan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran pada semua skpd yang dilakukan pemerintah darah pada tahun anggaran 2014.

Dari gambaran target dan tingkat realisasi pendapatan daerah tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah dari tahun ke tahun, khususnya dalam tiga tahun terakhir ini telah gagal dalam mewujudkan target pendatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilakukan oleh sejumlah badan usaha milik Daerah (BUMD).

Pada APBD 2014, dari keuntungan BUMD yang diharapkan sebesar Rp 243.118.049.100,00 (dua ratus empat tiga miliar seratus delapan belas juta empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp 156. 160.197.054,00 (seratus lima puluh enam miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) atau setara dengan 64,23 %.

Pada penyampaian pendapat anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2014 ini, perlu kiranya kami tegaskan bahwa terkait dengan lemahnya kinerja dari pengelolaan bumd ini, telah menjadi keprihatinan kami selaku anggota dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat, dan selalu disampaikan pada berbagai kesempatan. Akan tetapi fakta membuktikan sampai dengan saat ini pemerintah dari masih sanggup berjalan dengan perencaan pembangunan daerah menggantungkan harapan pada kinerja bumd yang sangat buruk, sementara pada sisi yang pembenahan kinerja dan struktur pengurus BUMD urung dilakukan, sehingga hasilnya adalah seperti apa yang dapat kita saksikan, dari tahun ke tahun dalam setiap penyampaikan LKPJ dan pertanggungjawaban APBD, kondisi daya kontribusi BUMD selalu dilaporkan dalam kondisi tidak dapat memenuhi target pendapatan.

Berdasarkan dokumen LKPJ Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2014 pada bagian indikator perekonomian makro disebutkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor peyumbang terbesar dari pdrb sumatera utara, dan trend ini telah berlangsung beberapa tahun terakhir, dan ke depan juga diperkirakan akan demikian kondisinya. Akan tetapi patut disayangkan pada kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera utara, dimana pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang sektor pertanian bersama-sama dengan sub-sektor lainnya hanya disediakan anggaran sebesar Rp 768.000.000.000,- atau setara 10% dari total belanja daerah. Dari fakta ini, sekali lagi hendak kami nyatakan bahwa dalam penyusunan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, di dapat kesan masih jauh dari perhitungan-perhitungan makro, yang seyogyanya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, guna menyelaraskan dengan visi pembangunan daerah yang berbasis daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masih terkait dengan struktur APBD tahun anggaran 2014, pemerintah daerah menurut hemat kami selaku anggota dewan atas nama fraksi partai demokrat masih jauh dari kesan cermat dan konsisten dengan visi pembangunan daerah, sebab besaran belanja modal pada apbd 2014 hanya dianggarkan sebesar 20 % dari total belanja daerah. Hal ini bertentangan dengan permendagri nomor 37 tahun 2013 tentang penyusunan apbd tahun anggaran 2014 yang mengamanatkan belanja modal sekurang-kurangnya 30%.

Demikian beberapa catatan penting kami terkait dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dalam LKPJ Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2014. Beberapa titik lemah yang kami utarakan, tidak dimaksudkan untuk melihat sisi buruk pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi semua ini kami sampaikan dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah daerah, utamanya dari SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi perhatian dan adanya perubahan cara pandang dan tindakan nyata berupa perbaikan dalam sistem perencanaan pembangunan dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah pada masa-masa yang akan datang.

 

 

To Top