Berita

Gubernur Tidak Boleh Abaikan Pendapat Pansus Demokrat atas LKPJ 2014

Sebagai salah satu anggota fraksi partai demokrat di DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz berharap pendapat fraksi ini bisa menjadi solusi bagi perbaikan pembangunan.

“Melalui Gubernur Sumatera Utara, pemerintah provinsi tidak boleh mengabaikan rekomendasi yang sudah disampaikan pansus, sebab muatan rekomendasi tersebut lahir dari proses yang bertahap, sehingga berkesinambungan. Termasuk pendapat akhir dari masing-masing fraksi,” kata Fauzi, Minggu (31/5/2015).

Seperti yang disampaikan dalam oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2014 menyebut terdapat langkah rasionalisasi yang dilakukan Pemprov Sumut atas keuangan daerah.

“Dengan langkah rasionalisasi ini, dapat dipastikan sejumlah sasaran pembangunan menjadi semakin jauh dari visi pembangunan Sumatera Utara yang mengusung visi sebagai provinsi berdaya saing dengan rakyat yang sejahtera,” ujar Fauzi.

Menurutnya sikap fraksi Partai Demokrat tetap menjadi penyeimbang, sesuai arahan ketua umum partai demokrat terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat akan bersama-sama pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, partai demokrat akan menjadi penyeimbang yang kritis bagi semua kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Masukan dan saran konstrukstif yang kami ajukan semata-mata demi untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan pembangunan di sumetara utara. Kita berharap pada tahun-tahun yang akan datang pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah di sumatera utara akan lebih baik,” ujarnya.

To Top