Berita

Pengungsi Rohingya dan Bangladesh Membanjiri Sumatera Utara

Imigran gelap yang sebagian besar berasal dari warga Suku Rohingya (Myanmar) dan warga negara Bangladesh saat ini keberadaannya membanjiri Sumatera Utara. Sampai saat ini tercatat sudah mencapai 1.819 orang yang ditampung dalam beberapa tempat di Sumut.

Para imigran gelap itu selain karena meminta suaka akibat terusir dari negaranya juga sebahagian besar terutama di luar warga Rohingya disinyalir karena korban perdagangan manusia yang hingga saat ini masih ditelusuri mata rantainya, baik di negara asal negara tetangga hingga yang berada di Indonesia.

Kondisi ini terungkap saat dilaksanakan Rakor Komite Intelijen Daerah (Kominda) Sumut bersama pihak Divisi Imigrasi Sumut, lembagan internasional urusan pengungsi IOM dan para Kan Kesbangpol kabupaten kota yang memiliki peraian laut dan pantai yang digelar di Sekretariat Kominda Badan Kesbangpol  Sumut, Kamis (20/5) sore.

Rapat dipimpin Ketua Kominda/ Ka BINDA Brigjen TNI Tumino Hadi, Kaban Kesbangpol Sumut Drs Eddy Syofian M.AP, Dir Intelkam Poldasu, Intel Kodam I/BB Kolonel Inf Solichin, mewakili Ass Intel Kejatisu, intel Lantamal I Belawan, Kadiv Imigrasi Sumut M Diah SH, Ka Imigrasi Medan dan perwakilan IOM sumut .

Kaban Kesbangpol yg juga Sekretaris Kominda Sumut Drs Eddy Syofian MAP mengemukakan keberadaan imigran gelap harus segera diambil keputusan yang jelas oleh pemerintah pusat kapan batas waktu mereka di Indonesia khususnya di sumut sebab hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah sampai kapan mereka di sumut karena dikhawatirkan akan banyak menimbulkan dampak sosial keamanan ekonomi dan sosial budaya.

Dari penjelasan pihak imigrasi maupun IOM ada dua bentuk permasalahan imigran gelap,  pertama Imigran gelap dari suku Rohinghya/ Mynmar mereka terusir dari negaranya dan negara tidak menerima lagi kehadiran ke negaranya sehingga dikategorikan sebagai suaka. Sedangkan warga Bangladesh dan warga lainnya mereka disinyalir mencari pekerjaan bahkan menjadi korban perdagangan manusia.

Rakor juga menyimpulkan Tim Terpadu sebaiknya mendayagunakan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang sudah terbentuk. Kepada Kabupaten/Kota agar siap membantu bila ada Imigran Gelap masuk dan segera koordinasi dan komunikasi dengan Imigrasi, aparat keamanan dan IOM Perwakilan Sumut.

Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera memberi arahan kepada Pemerintah Daerah dalam penananganan Imigrasi gelap
KOMINDA perlu terus menelusuri melalui wawancanara termasuk dengan Tim Psikologi tentang alasan mereka meminta suaka atau rencana kerjasama dengan IOM dan UNHCR.

Pihak IOM sendiri mengaku bersedia melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Lokal.

Penetapan kapan berakhirnya pengungsi illegal belum jelas. Jumlah terus bertambah, di Sumatera Utara mencapai 1.918 orang dan di Aceh 1.381 orang. Ekses kehadirannya memerlukan perhatian yang serius dan komprehensif serta regulasi apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah.

Perlu ditelusuri lebih mendalam mana yang diklasifikasikan sebagai pencari suaka dan mana sebagai korban perdagangan manusia.
Khusus perdagangan manusia agar diputus mata rantai dan segera dideportasikan ke negara asalnya.

Fenomena pendatang gelap, akan dilakukan pertemuan lagi antara KOMINDA, IOM, UNHCR dan Imigrasi

To Top