Berita

Inilah Materi Interpelasi yang Harusnya Dijawab Gubsu (2)

Berikut ini adalah surat yang kami layangkan kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut soal niatan hak interpelasi dewan kepada Gatot Pujonugroho selaku Gubernur Sumatera Utara.

saya Muhri Fauzi Hafiz dari Fraksi Demokrat sebagai inisiator hak interpelasi DPRD Sumut merasa perlu membuka secara terang-benerang kepada masyarakat Sumatera Utara agar mereka tahu apa yang menjadi permasalah utama sehingga kenapa hak interpelasi ini perlu digulirkan. [Baca: Inilah Materi Interpelasi yang Harusnya Dijawab Gubsu (1)]

Kedua, tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015.

Akibat manajemen pengelolaan Utang Daerah yang carut marut karena inkonsistennya Saudara Gubernur terhadap tahapan perencanaan anggaran daerah , sebagai amanat dari UUD 1945 yang diteruskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 yang sudah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Maka, munculnya Utang baru di akhir tahun 2014 yang tersebut di atas, telah menimbulkan dampak yang membebani APBD provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Yaitu, terjadinya upaya penundaan program kerja  dengan jumlah nominal yang cukup besar kurang lebih sebesar Rp 979.388.551.734,-.

Padahal semua program kerja tersebut sudah disepakati  dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 tentang APBD provinsi Sumatera utara Tahun 2015, yang sudah dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Program kerja yang sudah ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang termasuk dalam cakupan penundaan tersebut di atas, kabarnya belum boleh untuk dilaksanakan. Kondisi ini membuktikan ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bukti kesalahan tersebut secara jelas bisa terlihat dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015,  yang dimana sebelumnya diketahui bahwa, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 tentang APBD provinsi Sumatera utara Tahun 2015 yang sudah disepakati bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2015, Saudara Gubernur telah mengalokasikan/memasukkan anggaran untuk pembayaran Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 265.384.977.003,- Sumber dana yang dipakai untuk mengalokasikan/memasukkan anggaran pembayaran Utang tersebut adalah dengan melakukan penghapusan/penundaan anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan total jumlah yang sama. Hal ini telah merubah substansi penjabaran APBD Tahun 2015, yang sebelumnya sudah disahkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2014 yang sudah melalui tahapan dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan sepihak yang dilakukan oleh Saudara Gubernur melalui Pergub Nomor 10 Tahun 2015 ini sudah mengabaikan amanat peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, dalam butir V angka 20,  yang menyebut bahwa untuk pembayaran Utang yang timbul dari tahun sebelumnya harus diikuti dengan pengalokasian sumber dana untuk membayar Utang tersebut.

Namun, yang terjadi saat ini pada tahun 2015, melalui Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tersebut, Saudara Gubernur Sumatera Utara diduga mengalokasikan/memasukkan sumber dana pembayaran Utang dari penghapusan/penundaan sejumlah program kerja dan kegiatan pada beberapa SKPD, yang sudah tercantum dalam APBD Tahun 2015 yang pengesahannya dilakukan bersama-sama DPRD provinsi Sumatera Utara melalui Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2015.

Memasukkan pembayaran Utang kepada pihak ketiga yang telah selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya untuk dilakukan pembayaran pada tahun angggaran berikutnya tanpa mengalokasikan/memasukkan sumber dananya, maka hal tersebut melanggar pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pertanyaan :

  1. Apa penyebab lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 ? Kenapa ditetapkan pada tahun 2015 ?
  2. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 kedudukannya sama dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 yang merupakan bagian ketentuan yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang APBD provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ?
  3. Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 ?
  4. Isi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 sudah merubah APBD Tahun 2015, yaitu dengan memasukkan anggaran untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga untuk pekerjaan Tahun 2014 sebesar kurang lebih Rp 265.384.977.003,- darimana sumber dananya?
To Top