Berita

Inilah Materi Interpelasi yang Harusnya Dijawab Gubsu (1)

Usulan interpelasi ini urung disetujui pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Senin 20 April 2015 yang lalu karena ketidakbulatan suara para anggota dewan, maka secara otomatis materi ini batal disampaikan. Namun saya Muhri Fauzi Hafiz dari Fraksi Demokrat sebagai inisiator hak interpelasi DPRD Sumut merasa perlu membuka secara terang-benerang kepada masyarakat Sumatera Utara agar mereka tahu apa yang menjadi permasalah utama sehingga kenapa hak interpelasi ini perlu digulirkan.

Berikut ini adalah surat yang kami layangkan kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut soal niatan hak interpelasi dewan kepada Gatot Pujonugroho selaku Gubernur Sumatera Utara.

Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Maret 2015, tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Utara, melalui Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara serta Pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, tentang materi interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Maka, berikut disampaikan materi pertanyaan hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara :

Pertama, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan Negara yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, selain itu, didalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara juga menyebutkan peran Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua hal tersebut di atas, ditegaskan kembali pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mulai dari pasal 65 sampai pasal 77.

Kondisi objektif saat ini,keuangan daerah pemerintah provinsi Sumatera Utara berada dalam keadaan yang kritis. Hal ini ditandai dengan besarnya Utang Bagi Hasil (DBH) Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota. Keadaan ini menimbulkan dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi daerah  secara meluas, sebab, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak ke Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber dana pembangunan daerah, artinya, jika pembayarannya masih tertunda, maka, ada kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota yang tidak dapat dilaksanakan.

Dampak lainnya, yang timbul dari kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak menyalurkan DBH Pajak ke Kabupaten/Kota ini, adalah rendahnya motivasi masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), masyarakat akan merasa pembayaraan pajak yang dilakukan tidak bermanfaat, karena bagi hasilnya ditunda oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan  laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2013, Nomor12.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014, menyebutkan bahwa,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kurang Menyalurkan Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp 2.185.460.178.314,72.

Diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/335/KPTS/2013 Tahun 2013 tanggal 6Mei 2013 tentang Formula Perhitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil PajakProvinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

Kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang tidak memberikan bagian DBH pajak provinsi ke Kabupaten/Kota sesuai dengan haknya, bertentangan dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena DBH Pajak ini adalah kewajiban Pemerintah Provinsi kepada Kabuapten/Kota untuk disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kebijakan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pertanyaan :

  1. Apa penyebab terjadinya timbunan Utang Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota saat ini ?
  2. Apakah setiap 3 bulan (triwulan) di tahun anggaran sebelumnya (2014/2013/2012/2011) , Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah yang menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara juga berperan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, serta menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Sehingga dalam hal ini, dituntut tanggung-jawab karena jabatannya baik melakukan kordinasi rutin melalui Dinas Pendapatan terkait realisasi setoran pendapatan pajak daerah, maupun menyetujui/mengetahui alur proses pembayaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
  3. Apakah ada ketentuan yang membolehkan Biro Keuangan menunda pembayaran alokasi Utang yang sudah diakui tersebut?
  4. Disebut sebagai Utang Bagi Hasil Pajak Daerah, pengertian yang bisa ditafsirkan bahwa Uang tersebut secara fisik ada. Jika tidak disalurkan ke Kabupaten/Kota, digunakan untuk kegiatan apa Uang tersebut ?
  1. Apakah Utang Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah ini juga sudah memiliki payung hukum, guna memberikan kepastian pembayaran kepada Kabupaten/Kota ?Karena jika pembayaran dan alokasinya ada ditetapkan melalui peraturan Gubernur sepatutnya Utang ini juga diakui dengan payung hukum yang sama yaitu Peraturan Gubernur.
  2. Darimana sumber dana guna pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota ini ? Jika diambil dari sektor pajak daerah, tentu akan kembali mengurangi pagu alokasi pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada tahun berikutnya ?
  3. Kami mohon agar jawaban yang diberikan disertakan lampiran dokumen terkait, misalnya bukti bayar maupun bukti salur, berita acara rapat, peraturan Gubernur terkait, dan payung hukum maupun ketentuan yang terkait dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.

Sementara itu Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 4 menyebutkan bahwa, tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. UU ini dalam pasal 17 ayat (1) juga menegaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Selain itu, perlu juga kita mengetahui bahwa, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 yang sudah menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwaKepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) selaku kepala pemerintah daerah, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan  keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Maka, pada  31 Desember tahun anggaran 2014, yang seyogianyamerupakan akhir tahun anggaran, dimana semua realisasi anggaran belanja daerah (APBD) satu tahun anggaran harusnya selesai, tepat sasaran dan tepat waktu,  ternyata kembali memunculkan Utang kepada pihak ketiga sebesar kurang lebih 400 Milyar Rupiah.

Pertanyaan :

  1. Apakah yang menyebabkan Utang baru di tahun 2014 ini ? Apakah selaku kepala pemerintah daerah yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Gubernur tidak konsisten dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah? Bahkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tdak cukup tersedia, bukankah amanat UU tersebut sangat jelas ?
  2. Khusus Utang yang muncul di akhir tahun 2014 lalu, pada pihak ketiga yang sudah menjalankan kewajiban sebagai pelaksana proyek pembangunan daerah apakah hutang yang muncul tersebut tidak melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa?
  3. Apa kebijakan strategis yang diambil oleh Saudara Gubernur guna mengatasi defisit anggaran akibat Utang baru yang muncul di akhir tahun anggaran 2014 tersebut ?Sebutkan juga ketentuan hukum perundang-undangan yang terkait dalam upaya ini.
  4. Pada rapat komisi C DPRD provinsi Sumatera Utara,Senin 23 Maret 2015,dengan Biro Keuangan yang dihadiri oleh kepala biro keuangan ternyata ada koreksi nilai Utang kepada pihak ketiga menjadi sebesar Rp 265.384.977.003,- dimana sebelumnya pernah disebutkan Utang yang terjadi sebesar kurang lebih400 milyar rupiah. Hal ini sempat dipertanyakan anggota DPRD dalam rapat tersebut, dan dalam penjelasan-nya, Kepala Biro Keuangan dhi.Ahmad Fuad Lubis, menyebut ada pekerjaan yang belum selesai, ada perpanjangan kontrak, sehingga terkoreksi yang harus dibayar sebesar Rp 265.384.977.003,-

Hal ini menunjukkan dalam pengelolaan keuangan daerah Saudara Gubernur seakan tidak mampu mengelola APBD secara profesional dan terukur, selain itu, kami berpendapat Saudara Gubernur sudah mengabaikan azas pengelolan keuangan negara/daerah pada Undang-Undang Keuangan Negara, seperti akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas dan keterbukaan yang memberi penegasan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang pengelolaan keuangan daerah.

  1. Sesungguhnya, berapa Utang baru yang muncul di tahun anggaran 2014 baik kepada pihak ketiga maupun kepada Kabupaten/Kota ?

Kami mohon agar jawaban yang diberikan disertakan lampiran dokumen terkait, misalnya bukti bayar maupun bukti salur, berita acara rapat, peraturan Gubernur terkait, dan payung hukum maupun ketentuan yang terkait dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.

To Top