Home

Suara Melengking Interpelasi Hilang Menjadi Senyap

Nada “bungkam” akhirnya lebih kentara dibandingkan nyanyian melengking para anggota DPRD Sumut yang sebelumnya menyuarakan hak interpelasinya kepada Gubernur Gatot Pujonugroho. Padahal suara itu awalnya begitu kuat terdengar, namun pada hari yang ditunggu, Senin (20/4/2015) lalu seakan hilang menjadi senyap tak berbunyi.

Setelah melalui proses panjang dalam rapat paripurna internal di DPRD provinsi Sumatera Utara, akhirnya lembaga yang ditunjuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, memutuskan menolak usulan penyampaian hak Interpelasi kepada Gubernur provinsi Sumatera Utara yang diajukan oleh para anggota DPRD baik secara pribadi maupun melalui fraksi-fraksi.

Keputusan politik yang diambil melalui sidang paripurna yang terhormat di DPRD provinsi Sumatera Utara tersebut, harus dihormati oleh masing-masing fraksi dan para anggota DPRD provinsi Sumatera Utara. Karena itulah mufakatnya, itulah demokrasi, itulah sistem politik kita hari ini, bahwa mekanisme musyawarah untuk mufakat, ternyata tidak identik dengan urun rembug dan gotong royong, tetapi ada juga pemungutan suara atau dengan istilah lainnya voting, baik dilakukan dengan terbuka maupun tertutup.

Tidak ada yang membantah lagi saat ini, bahwa Interpelasi yang diusulkan sudah berlalu. Namun, tentunya  bagi para penggagas/pengusul Interpelasi tersebut, kondisi ini adalah sejarah yang sulit terulang. Sesungguhnya, jika kita boleh melepaskan semua unsur kepentingan yang melekat pada diri, mencari materi dan argumentasi guna disampaikan kepada Pimpinan lembaga di DPRD, tidaklah mudah. Apalagi harus melalui proses cara politik yang membutuhkan energi dan lobi, sehingga bisa disebut gampang-gampang rumit.

Demokrasi tidak membenci dua kelompok atau lebih yang berbeda pendapat. Demokrasi, juga tidak akan membunuh satu orang maupun kelompok lainnya yang mendukung atau menolak. Demokrasi membimbing para pelaku politik, untuk menjadi dewasa dan berjiwa besar terhadap keputusan yang disepakati. Sehingga, hak Interpelasi yang ditolak melalui sidang paripurna yang terhormat di DPRD provinsi Sumatera Utara, bukanlah menjadi penyebab kehancuran Sumatera Utara karena ada yang menolak dan mendukungnya. Tidak juga menjadi “kecambah” kebencian politik Gubernur kepada DPRD provinsi Sumatera Utara.

Dalam pengertian yang ada pada literatur politik di negeri kita, hak Interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk menyampaikan pertanyaan kepada kepala Daerah, terkait kebijakan pemerintah daerah yang berdampak terhadap masyarakat. Pengertian ini bisa dipahami secara sederhana bahwa kepala Daerah dalam mengatur daerahnya tidak boleh sembarangan, sembrono, karena keputusan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pengertian ini tidak membutuhkan penafsiran yang rumit, sederhana saja. Namun, jika kemampuan politik seorang kepala daerah baik itu Gubernur/Walikota/Bupati, belum mampu memahami pengertian hak Interpelasi ini dengan baik dan benar, maka, memungkinkan sekali dalam pengajuan hak Interpelasi banyak kepentingan yang bisa memberatkan seorang kepala daerah. Bahkan disatu daerah lain bisa sampai pada peristiwa pemakzulan.

Alasan pemakzulan di tengah jalan tadi, bisa menguatkan dugaan kita, mengapa hak Interpelasi membuat seorang kepala daerah bersama kawan-kawannya menjadi gerah. Upaya seperti meminta dukungan dari pimpinan pusat partai di Jakarta agar melakukan lobi politik guna mempengaruhi keputusan di daerah juga dilakukan. Selain itu, ada juga gerakan massif lobi perorangan dengan  “paket solusi,” agar Interpelasi tidak terjadi. Satu hal yang wajar, karena jika bisa diajukan dan lolos melewati proses politik di DPRD, hak Interpelasi bisa menjadi awal banyaknya catatan buruk seorang kepala daerah dalam memimpin, bahkan sisi etika  juga bisa dipertanyakan.

Bagaimana masyarakat menilai semua rangkaian paralel proses pengajuan hak Interpelasi yang berlalu ini ? Jawaban akhir akan terbukti nantinya dalam perhelatan pesta demokrasi, karena sejarah bisa dikenang selalu. Masyarakat kita saat ini juga sudah cerdas, sudah bisa memahami proses politik yang gampang-gampang rumit. Lihat saja pada beberapa hari yang sudah berlalu, sebagian sudah berpendapat melalui media dan penyampaian aspirasi.

Peran pers sangat berarti bagi pendidikan politik terhadap masyarakat. Masyarakat juga sudah tahu mana dagelan, mana sandiwara, mana yang perlu diingat sebagai karya nyata. Jangan lupa, masyarakatlah yang merasakan kebijakan itu tanpa perantara.

Masyarakat yang merasakan sulitnya melakukan kegiatan ekonomi di daerah akibat utang dana bagi hasil pajak ke daerah yang tak terselesaikan, masyarakat juga yang merasakan langsung, buruknya fasilitas infrastruktur di daerah akibat manajemen pengelolaan keuangan daerah yang buruk, para bapak/ibu PNS/DPRD sebagai mitra juga bagian masyarakat yang merasakan langsung setiap satu ayat keputusan seorang kepala daerah. Masyarakat juga yang mengetahui boleh atau tidak seorang kepala daerah secara etika sebagai teladan kepemimpinan menampilkan kemarahan didepan publik, menampilkan foto-foto baru kebahagiaan memiliki istri lebih dari satu, yang dikabarkan dinikahi setelah “kaya,” setelah menjadi kepala daerah. Penilaian ini bisa terukur bisa juga tidak bernilai, tergantung kita berada dipihak yang mana? (Muhri Fauzi Hafiz)

To Top