Berita

Interpelasi Gatot di DPRD Sumut Kembali Kandas

Hasil voting anggota DPRD Sumut, sebanyak 89 orang yang hadir di sidang paripurna interpelasi menghasilkan 53 menolak, dan 35 mendukung. Alhasil usul hak interpelasi kembali gagal di sebelum dewan berhasil mengajukan satu pun pertanyaan terhadap Gubernur Sumut yang dianggap sebagai sosok utama penyebab minimnya kas APBD 2015 untuk pembangunan Sumut karena menumpuk utang kepada daerah-daerah.

Kandasnya usulan interpelasi ini merupakan jilid ketiga setelah dua kali pernah kandas pada periode DPRD Sumut sebelumnya. Voting terbuka untuk mengambil sikap mendukung atau menolak interpelasi menjadi hak DPRD Sumut dilakukan Senin (20/4/2015) sore.

Sebanyak 53 anggota DPRD Sumut menyatakan menolak dilanjutkan interpelasi, termasuk di dalamnya Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut sekaligus sebagai pimpinan sidang. Dia sama sekali tidak memberi suara atau abstain atas usul interpelasi DPRD Sumut tersebut.

“Karena jumlah yang menolak lebih besar dari yang mendukung (interpelasi). Maka usul hak interpelasi tidak dapat menjadi hak DPRD Sumut. Dan paripurna interpelasi tidak dilanjutkan,” ujar Ajib sembari mengetuk palu sidang.

Dalam voting terbuka ini, dari Fraksi Partai Golkar, tiga orang mendukung, sedangkan 12 orang menolak interpelasi, satu orang abstain.

Fraksi PDI Perjuangan, dari 12 orang yang hadir menyatakan sikap menolak interpelasi. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat seluruhnya mendukung interpelasi. Dari Fraksi Partai Gerindra 11 orang yang hadir mengambil sikap menolak.

Fraksi PKS yang jumlahnya sembilan orang langsung berdiri mengambil sikap menolak. Fraksi Hanura tujuh orang yang hadir mengambil sikap mendukung. Sedangkan dari Fraksi PAN lima orang yang hadir mengambil sikap menolak. Fraksi NasDem lima orang yang hadir mendukung interpelasi. Sedangkan F Persatuan Keadilan Bangsa (PKB) dari 10 yang hadir, enam orang menyatakan mendukung dan empat orang mengambil posisi menolak.

Ajib Shah sebagai pimpinan sidang menutup paripurna tepat pukul 17.00 wib.

Kandasnya interpelasi kali ini disebabkan karena anggota dewan yang awalnya getol mengusulkan hak DPRD ini menyusut, sebelum dilakukan voting awalnya terdapat 45 orang yang mendukung hak interpelasi, tapi kemudian sebanyak 8 orang anggota Fraksi PDIP membelot, sehingga dukungan hanya 37 orang.

Padahal kedelapan Fraksi PDIP DPRD Sumut yang membelot tersebut ikut sebagai pengusul hak interpelasi, namun saat berlangsung paripurna malah diketahui menolak interpelasi.

Dari Fraksi PDIP turut berbicara Budiman Nadapdap sebagai ketua fraksi, dan anggota Fraksi Analizman Zalukhu serta Sutrisno Pangaribuan.

Budiman Nadapdap beralasan, pihaknya menarik dukungan lantaran materi yang diajukan pengusul interpelasi sudah dibahas sebelum-sebelumnya dalam LKPJ maupun rapat-rapat lainnya.

Sedangkan, Analisman Zalukhu meminta pengusul interpelasi memberikan terlebih dahulu materi interpelasi kepada pimpinan dewan. “Sampai saat ini materi yang harus direvisi itu tidak disampaikan kepada pimpinan dewan. Kami sudah tanya kepada pimpinan dewan dari PDIP mengaku belum menerima materi interpelasi,” ujarnya.

To Top