Berita

Gubernur Sumatera Utara Diduga Melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2007

Anggota komisi C DPRD provinsi Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz merasa prihatin jika Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho, melakukan pelnanggaran terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang  PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU).

Dugaan pelanggaran Perda tersebut disampaikan oleh Muhri Fauzi Hafiz, anggota Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat. “Saya sampaikan bahwa dugaan pelanggaran itu terjadi dalam proses pengangkatan dewan komisaris dan direksi PT PPSU,” ucap Muhri Fauzi Hafiz, Rabu (3/3/2015).

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, sesuai BAB IX Pasal 14 Ayat 1, disebut bahwa dewan komisaris terdiri dari seorang komisaris utama dan 2 (dua) komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga independen.

Kemudian, pada BAB X tentang direksi Pasal 15 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengurusan PT PPSU dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota direksi dan seorang di antaranya sebagai direktur utama dan 2 (dua) orang sebagai direktur yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga independen.

“Dua pasal tersebut di atas menyebut ada lembaga independen yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi komisaris dan direksi, namun kenyataannya, sampai saat ini kita di Komisi C tidak pernah tahu adanya proses seleksi atau pengangkatan komisaris dan direksi PT PPSU ini,  tak hanya itu, proses seleksi pemilihan komisaris dan direksi PT PPSU terkesan ditutup-tutupi dan tiba-tiba saat rapat (RDP) sudah ada yang baru sebagai direksi dan komisaris periode 2015/2020.” Ujar Muhri menegaskan.

“Jangankan proses, tentang tim independen saja, yang disebut dalam Perda, kita tidak mengetahui, artinya ada dugaan Gubsu sudah melanggar Perda. DPRD Sumut harus menelusuri pelanggaran ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pemerintah provinsi,” tegasnya.

Jika dugaan pelanggaran Perda No.11 Tahun 2017 benar terjadi berarti hal ini harus diselidiki kenapa bisa terjadi, bahkan keadaan ini mengindikasikan ketidak-perdulian Gatot Pujonugroho terhadap Provinsi Sumatera Utara.

“Sebagai Gubernur, Gatot Pujonugroho tidak boleh sewenang-wenang dan arogan dalam memimpin daerah ini. Menurut Saya, sejauh ini Gatot belum mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi, bagi Sumatera Utara,” sebut Muhri. 

(sumber: dinamikarakyat.com/art/drc/ril)

 

To Top