Berita

50 Persen DPRD Sumut Sudah Tandatangani Hak Interpelasi Gatot

Bergulirnya usulan interpelasi diantara anggota DPRD Sumut akhirnya membuat Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah membahas usulan tersebut untuk meminta hak bertanya terkait dengan kinerja Gubsu H Gatot Pujonugroho, ST. Aspirasi tersebut sudah disepakati secara bersama dan bakal disahuti, pasalnya hal itu merupakan hak yang sudah dimiliki oleh anggota dewan.

“Tadi pimpinan dewan yang terdiri dari saya sendiri (H Ajib Shah), para Wakil Ketua DPRD Sumut H Zulkifli Efendi Siregar (FP Hanura), HT Milwan (FP Demokrat) dan Parlinsyah Harahap (FP Gerindra) sudah berkonsultasi soal adanya usulan hak interpelasi. Kita sepakat secara bersama menyahuti aspirasi anggota dewan itu,” ujar Ajib Shah kepada wartawan, Selasa (3/3/2015) di DPRD Sumut seperti yang dikutip dari hariansib.co.

Menurut Ajib, hak interpelasi itu bukan barang haram bagi anggota dewan dan pimpinan tidak pernah melarang anggota dewan itu menggunakan haknya, tapi dengan catatan harus menjelaskan substansi yang akan diinterpelasi terhadap Gubsu, sebab dalam paripurna hak interpelasi ini sudah ada rambu-rambu yang harus dijalankan.

“Bagi kita pengajuan hak interpelasi bukan tabu, silahkan rekan-rekan anggota dewan melanjutkannya, apakah itu hak interpelasi atau hak angket, tidak masalah, asal dengan substansi yang jelas,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu. Soal adanya usulan pengajuan hak interpelasi ini baru diketahuinya, sebab selama ini hanya sebagai wacana saja di media massa.

Sementara itu Fauzi Muhri Hafiz atau yang akrab disapa Bang Fauzi dari awal sudah ngotot menuntut hak interpelasi kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut pada awal Januari lalu mengatakan proses hak interpelasi sudah berjalan dan lebih dari 50 persen anggota dewan sudah menandatanganinya.

“Kita minta kepada pak Gatot untuk menjelaskan yang belakangan ini menjadi masalah di Pemprov Sumut, agar persoalan ini jelas dan bisa dielaborasi agar bisa dicari jalan keluarnya. Saat ini proses interpelasi sudah bergulir dan sudah ditandatangani lebih dari 50 persen dari anggota dewan,” kata Bang Fauzi, Kamis (5/3/2015).

Dia menjelaskan permasalahan yang paling urgensi dan segera dijawab oleh Gubus kenapa terjadi penumpukan utang dana bagi hasil (DBH) pajak ke kabupaten/kota yang sudah terjadi sejak tahun anggaran (TA) 2010 sampai TA 2014.

Disamping itu dia juga mempertanyakan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Utara terhadap utang DBH pajak ke Kabupaten/Kota. “terus bagaimana penyelesaian kewajiban jangka pendek Pemprov Sumut TA 2013 dan TA 2014 baik kepada pihak ketiga di lingkungan SKPD maupun Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Kabupaten/Kota).

Bang Fauzi juga mempertanyakan kenapa terjadi penurunan DIPA APBN Pusat TA 2015 dan upaya mengatasi kurang dana yang terjadi akibat penurunan DIPA APBN Pusat TA 2015.

“Selanjutnya bagaimana proses pengajuan calon direktur utama PT Bank Sumut juga proses seleksi jajaran direksi PDAM Tirtanadi yang sedang berlangsung,” kata Bang Fauzi.

 

To Top