Opini BangFauzi

Bahaya Politik Uang Pemilu, Bisa Gantikan Ideologi Kita?

Bangfauzi.com – Saya menyadari bahwa pesta demokrasi Pemilu 17 April 2019, merupakan seleksi kompetitif yang tidak hanya tanding soal materi, namun, integritas dan komitmen juga menjadi pertaruhan yang akan menguatkan pilihan pemegang mandat kekuasaan di negara kita, siapa itu? Ya, rakyat kita, bangsa Indonesia.

Menurut saya ajakan tolak politik uang pada Pemilu 17 April 2019, sepi.  Seruan ini nyaris mati suri. Teman-teman aktivis yang maju sebagai calon anggota DPR/DPRD sempat terkejut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

“Mungkin rakyat kita sedang kecewa!”

Ada juga kalimat penutup yang sering terucap saat-saat kami melepaskan penat sambil ngopi, “Mungkin ini soal garis tangan Bang. Kalau harus membayar satu-persatu suara rakyat, itu sesuatu perbuatan yang mustahil kulakukan, uangnya tidak cukup!”

Ada harapan besar kami kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk tidak mengurangi usaha menyampaikan pesan penting kepada rakyat di Indonesia, bahwa bukan hanya politisasi SARA saja yang membahayakan masa depan bangsa ini.

Namun, politik uang juga sangat membahayakan. Politik uang bisa menggantikan ideologi yang sudah diajarkan nenek moyang bangsa ini.

Parahnya lagi politik uang bisa membuat beberapa orang pemimpin yang terpilih menjadi egois, pragmatis, pesimis, sehingga “mereka” lebih peduli untuk korupsi dari pada melayani.

Walaupun sebenarnya tidak perlu dengan uang banyak untuk maju mencalonkan sebagai wakil rakyat, yang dibutuhkan masyarkat adalah aspirasinya tersampaikan serta kebutuhannya terpenuhi.

Sementara itu tingkat kerawanan praktik politik uang saat memasuki masa tenang semakin tinggi. Bawaslu RI telah menekankan melakukan kegiatan patroli sebagai salah satu kegiatan pencegahan.

Melalui sanksi yang ditetapkan subjek yang bisa dikenakan sanksi melakukan politik uang tidak terbatas pada peserta ataupun tim kampanye dan pelaksana. Namun, bisa juga dikenakan kepada siapa saja yang melakukan politik uang.

Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ada politik uang prabayar dan pascabayar. Politik uang prabayar dilakukan sebelum pemilih menuju tempat pemungutan suara (TPS) dan akan dicegah dengan menurunkan jajaran pengawas ke lapangan.

Sementara, politik uang pascabayar yakni politik uang yang dilakukan setelah pencoblosan, di mana pemilih biasanya membawa alat untuk merekam pencoblosan sebagai bukti yang akan ditukar dengan uang.

Praktik ini harus kita awasi bersama bahwa suara kita menentukan masa depan bangsa. Harus kita pastikan tidak ada satu pun pemilih yang masuk di bilik suara membawa alat rekam atau yang bisa merekam hasil pencoblosannya, karena jika itu terjadi itu akan menjadi bukti terjadinya pembayaran setelah pencoblosan

To Top