Sumut

Muhri Fauzi Hafiz: KPK Bukan Lembaga Sadap Menyadap

Muhri Fauzi Hafiz

Bangfauzi.com – Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Sumut menanggapi pendapat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menyadap semua penyelenggara pemilu 2019 di Sumatera Utara.

“Pendapat pribadi saya, sebenarnya KPK bukan lembaga sadap menyadap,” ujar Muhri Fauzi Hafiz yang merupakan ketua Komisi A DPRD Sumut saat dihubungi, Rabu (14/2/2019).

Menurut Muhri KPK seyogyanya  turun tangan, melalui anggaran yang ada sama penyelenggara datang ke desa mengumpulkan pemilih yaitu masyarakat melakukan sosialisasi guna mengingatkan bahwa politik uang dan sejenisnya membahayakan.

“Bukan sekedar akan menciptakan koruptor baru, tetapi akhirnya menjadikan lembaga-lembaga produk Pemilu sebagai tempat pencitraan dan jual beli atas nama kepentingan rakyat,” katanya.

HIMMAH melalui sekretari PC Himmah Kota Medan Asril Syahbana Hasibuan meminta penyadapan dilakukan tidak terkecuali KPU dan Bawaslu di kabupaten kota.

Asril Syahbana mengatakan selama ini belum pernah terungkap kejahatan politik uang dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali di republik ini. Isu yang berkembang selalu saja ada praktek jual beli suara yang terjadi.

“Kita ingin KPK memberi contoh sekali saja di tahun ini, agar pesta demokrasi di republik ini berjalan jujur dan adil. Soal adanya isu jual beli suara khususnya pada peserta calon legslatif sudah rahasia umum terdengar nyaring di tengah-tengah masyarakat. Itulah makanya kita meminta KPK menyadap penyelenggara pemilu khususnya di Sumut,” beber Asril.

Sejauh ini, kata Asril, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diakui kinerjanya dalam upaya pembuktian kejahatan kerah putih melalui sistem operasi tangkap tangan (OTT) yang masif terjadi dalam proses birokrasi.

“Pasca pencoblosan tahun-tahun lalu selalu saja ada gugatan yang dilakukan calon legislatif. Permasalahannya kebanyakan soal selisih suara. Calon legislatif merasa selalu ada kecurangan yang terjadi. Maka itu kita minta KPK membuat contoh sekali OTT agar tidak terjadi lagi jual beli suara dalam demokrasi di republik ini,” terangnya.

Aktivis antikorupsi ini mengaku ada menyium bau jual beli suara yang akan terjadi di pemilu 2019 ini.

“Polanya juga masih sama. Penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu selalu terlihat seksi oleh calon legislatif. Mereka mencoba mendekati penyelenggra melalui jalur-jalur tertentu. Caranya juga masih manual. Tidak langsung, melainkan melalui oknum-oknum tertentu. Tapi kita yakin KPK mampu menembus pola tersebut. Kita berharap ada barcon (barang contoh) yang terjadi dibuat KPK,” seru Asril.

Kerasnya pertarungan politik di pilpres maupun di pileg yang serentak ini, sangat membuka peluang terjadinya jual beli suara untuk para calon yang memilik uang besar namun tak memiliki talenta.

“Pengusaha yang menjadi calon legislatif saya rasa lebih cendrul melakukan hal tersebut. Bukan menuduh, karena mindset berfikir pengusaha selalu mencari untung dengan uang yang dikeluarkan. Beda dengan seorang aktivis yang maju sebagai caleg, ia pasti lebih mengutamakan pergerakan untuk bertemu dengan masyarakat, karena caleg dari aktivis saya yakini cuma punya uang cekak,” kata Asril.

To Top