Sumut

Pilih Berkompeten, Muhri Fauzi Hafiz Dukung Assessment Para Pejabat Pemprovsu

Muhri Fauzi Hafiz Ketua Komisi A DPRD Sumut

Bangfauzi.com – Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mendukung penuh proses assessment para pejabat di lingkungan Pemprovsu, oleh Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

“Assessment untuk membuktikan bahwa seorang pejabat tersebut berkompeten pada jabatannya. Selaku top leader, Gubsu dan Wagubsu, tentunya membutuhkan para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensukseskan Sumut Bermartabat”,ujar Muhri Fauzi, Senin (4/02/2019).

Apalagi, sambung Muhri Fauzi, masih banyak pejabat di lingkungan Pemprovsu, yang kinerjanya kurang baik, sehingga butuh proses assessment untuk mengukur kinerja.
Muhri Fauzi melihat, sejak dilantik sebagai Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mulai melakukan perubahan, berupa pencairan (unfreezing) di tubuh organisasi pemerintahannya.

“Dalam setiap kunjungan ke daerah-daerah, Gubsu selalu menyertakan Kepala SKPD. Ini merupakan salah satu pesan peradaptasian terhadap perangkat pemerintahan sekarang ini”, ujar Muhri Fauzi.

Seiring itu juga, tambah Muhri Fauzi, Gubsu dan Wagubsu secara bertahap mulai melakukan sesuatu yang disebut Changing (pengubahan). Maknanya, setelah melakukan pencairan, keduanya melakukan pengubahan yang bertujuan, agar para pemimpin SKPD baik secara organisasi maupun pribadi dapat menyesuaikan diri dengan visi dan misi Sumut Bermartabat.

“Tahapan yang belum dilakukan tentunya Pemantapan (refreezing), karena Gubsu dan Wagubsu harus menunggu masa enam bulan setelah pelantikan. Namun, saya yakin setelah proses assessment maupun proses Unfreeze dan Changing tersebut, Gubsu dan Wagubsu sudah mendapat gambaran, jabatan kepala SKPD mana saja yang harus dilelang”, paparnya.

Muhri Fauzi yang juga Caleg Partai Demokrat asal daerah pemilihan Binjai-Langkat ini, memberikan apresiasi terhadap Gubsu Edy Rahmayadi, yang hingga saat ini masih berada di jalur peraturan dan perundang-undangan, karena tidak melakukan pergantian pejabat sebelum enam bulan sejak dilantik.

To Top