DPRD Sumut

Siapa yang Korupsi?

Bangfauzi.com – Kita sudah mulai bosan mendengar dan melihat puluhan pejabat, kepala daerah dan anggota DPRD yang ditangkap karena dituduhkan melakukan tindak kejahatan pidana korupsi. Seakan tidak pernah habis kejahatan ini, seiring gencarnya lembaga anti rasuah kita bekerja, seperti itu pula bergantian pelaku yang ditangkap. Modus yang dilakukan beragam cara, menurut informasi yang kita baca dari media dan data lembaga penegak hukum, diketahui para pejabat, kepala daerah dan anggota DPRD melakukan korupsi dengan cara menjadikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai “bancakan,” bersama.

Bancakan untuk berbagi hadiah/janji (gratifikasi) agar semua kepentingan bisa dimudahkan. Selain itu, ada juga diketahui modus lainnya seperti melakukan pungutan pada proses perizinan yang berlaku di daerah, maupun suap mutasi jabatan di internal organisasi pemerintahan masing-masing.

Kenapa kejahatan tindak pidana korupsi tidak pernah habis, padahal sudah banyak yang ditangkap?

Untuk maju menjadi calon kepala daerah baik Gubernur/Bupati/Walikota, harus mendapatkan dukungan dari partai politik yang akan memilih maju melalui jalur partai politik. Keputusan dukungan partai politik kepada kandidat calon kepala daerah sejauh ini diketahui tidak diputuskan oleh pengurus partai politik yang ada di daerah, sampai saat ini, keputusan masih ditentukan oleh ketua umum partai politik dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) di Jakarta.

Seperti tersebut di atas karena urusannya di Jakarta, maka, para calon kepala daerah harus bersiap diri salah satunya menyediakan dana untuk keperluan ke Jakarta, mulai dari biaya transportasi, akomodasi sampai makan dan minum untuk melakukan lobi-lobi di Jakarta. Waktunya tidak hitungan hari, tetapi bisa jadi berbulan-bulan lamanya. Hal lain yang perlu diingat, disebabkan, jumlah calon dan permintaan dukungan banyak, maka konsep persaingan pasar sempurna juga berlaku. Konsekwensinya biaya kegiatan juga harus disediakan untuk menyesuaikan dengan semua kegiatan politik yang dimaksud.

Berapa besaran yang dikeluarkan bagi seorang calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan partai politik? Besaran yang konkrit selalu tidak pernah diketahui, sebagai penulis opini ini, Saya meyakini tak pernah ada harga pas yang terbuka yang bisa kita ketahui untuk hal ini seperti kita belanja di pasar moderen atau swalayan. Sebab, masing-masing partai politik berbeda. Apa saja yang membedakan? Pertama, jumlah kursi partai politik di DPRD (provinsi/kabupaten/kota). Kedua, mekanisme internal partai politik dalam proses penjaringan calon kepala daerah. Ketiga, kebiasaan Ketua Umum partai. Poin ketiga ini maksudnya adalah karakter kepemimpinan seorang ketua umum yang sangat mempengaruhi keputusan, hal ini pengaruhnya signifikan bagi keputusan terakhir yang akan didapat bagi para calon kepala daerah.

Saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang dimulai tahun 2015 dan 2018 lalu, berkembang “kabar angin,” yang menyebut kalau rata-rata harga satu kursi DPRD (provinsi/kabupaten/kota) kurang lebih 200 sampai 300 juta rupiah. Artinya, jika ada partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebanyak 5 kursi maka dikalikan dengan harga perkiraan tersebut di atas, itulah asumsi biaya para calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Besar, sungguh besar biaya politik itu, kemungkinan ada yang mengeluarkan 1 milyar rupiah bahkan lebih dengan perkiraan harga di atas.

Setelah dapat dukungan dari partai politik, calon kepala daerah juga harus melakukan sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan tatap muka, diskusi dan pembuatan alat peraga kampanye (APK). Kegiatan pasca dukungan partai ini tidak bisa dikerjakan sendirian oleh calon kepala daerah harus ada tim sukses yang membantu. Dalam tahapan ini muncul biaya-biaya baru lagi, diantaranya biaya operasional tim sukses, biaya tatap muka dengan masyarakat, biaya cetak APK dan biaya lain-lain.

Berapa besaran yang dikeluarkan? Sebagai salah satu orang yang pernah menjadi tim sukses, penulis memperkirakan biaya dalam tahapan ini lebih besar dari biaya mendapatkan dukungan partai politik. Sebagai contoh, jika untuk mendapatkan dukungan partai politik calon kepala daerah mengeluarkan biaya 2 milyar rupiah (asumsi untuk kota/kabupaten kecil), maka, untuk biaya tahapan berikutnya itu empat kali lebih besar dari biaya mendapatkan dukungan dari partai politik.

Jika di daerah tersebut pelaksanaan Pilkada-nya telah berhasil melawan “politik uang,” seperti istilah serangan fajar atau nomor piro wani piro (NPWP) atau sebutan lainnya yang bermakna sama, maka, beruntunglah pasangan calon kepala daerah tersebut.

Sebab, jika masih menjadi tradisi di daerah, pastinya, kondisi ini akan mendorong pengeluaran biaya lagi bagi pasangan calon kepala daerah. Untuk besaran nya dalam tahapan ini, penulis perkirakan nilainya bisa tak terhingga, sebab ini menjadi salah satu faktor penentu kemenangan saat semua tahapan sudah dilakukan.

Karena berdasarkan pengalaman di satu daerah asal penulis, ada calon kepala daerah yang sudah jauh hari melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membantu kegiatan pesta dan duka cita, dikarenakan pada hari pemungutan suara tidak melakukan “siraman,” atas tradisi politik uang yang berlaku di masyarakat daerahnya akhirnya kalah. Kalah yang mengharukan hati nurani.

Apakah setelah calon kepala daerah berhasil terpilih mereka bisa tenang menghindari dari semua janji kampanye? Pastinya itu beban moral yang dimiliki, namun, biasanya setelah dilantik mereka tetap akan menjadi tempat masyarakat mengadu dan meminta. Mulai undangan resepsi, hari besar, duka cita bahkan untuk kegiatan sosial juga menjadi konsekwensinya biaya yang akan dikeluarkan selanjutnya. Biaya-biaya itu akan mempengaruhi pendapatan seorang calon kepala daerah yang terpilih.

Darimana sumber pendapatan yang diterima? Pertama, APBD. Kedua, pendapatan lain-lain yang sah. Ketiga, utang kepada pihak ketiga. Untuk sumber pendapatan dari nomor pertama dan kedua, biasanya transparan dan publik bisa mengetahui. Namun untuk hal yang ketiga inilah yang membuat masih banyaknya para kepala daerah dan anggota DPRD ditangkap karena melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

Kenapa? Utang kepada pihak ketiga biasanya tidak dibayar secara tunai, tetapi dibayar pakai proyek-proyek, akhirnya terjadilah “kompromi politik,” saat-saat pengesahan APBD agar proyek-proyek tertentu tidak terganggu karena sudah “pesanan,” terjadi gratifikasi kepada anggota DPRD supaya semua disahkan dengan baik dan cepat.

Berikut 100 Kepala Daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK:

To Top