Opini BangFauzi

Ciptakan Pemilih Cerdas Putuskan Rantai Pemilu Korup

Opini Bang Fauzi 

Saya pernah didatangi adik-adik Pemuda dan Mahasiswa, mereka sesuai usianya sangat energik, cerdas dan ambisius. Adik-adik itu bertanya, “Kenapa DPRD Sumut terus-menerus korupsi dan banyak ditangkap KPK?” Dalam pertemuan yang santai tersebut, sebagai salah satu anggota DPRD yang berkantor sehari-hari di tempat yang disebut adik-adik itu, rasanya Saya mau marah, melawan dan berkata dengan keras kami bukan koruptor! Tetapi jika itu Saya lakukan akan banyak orang yang marah bahkan mungkin memaki Saya, bahwa kalau pencuri banyak mengaku penjara akan penuh.

Saya berusaha menjawab pertanyaan kawan-kawan tersebut dengan perlahan. Saya mulai bercerita bahwa dulu di tahun 2012/2013, saat itu usia masih 33 tahun. Diketahui bahwa sebagai seorang staf biasa dengan penghasilan pas-pasan, Saya tak pernah bermimpi bisa menjadi anggota DPRD seperti saat ini. Saat tawaran menjadi calon anggota DPRD datang, Saya masih menolak dengan berkata, “Saya tak punya uang.”

Kalimat ini Saya sampaikan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Kenapa? Sebab, Saya mengetahui bahwa untuk menjadi calon anggota DPRD masa itu membutuhkan biaya yang mahal, uang yang banyak, yang tidak bisa dimiliki hanya dalam hitungan bulan-berbulan bagi seorang anak muda dengan profesi staf / karyawan biasa. Itu masih biaya yang Saya bayangkan untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat.

Akhirnya Saya ikut mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2014). Keluarga semua mendukung, teman-teman semua membantu, tetangga dan masyarakat yang mengenal ikut memberikan semangat. Biaya semakin tak terkendali, sebab, disana-sini untuk memenuhi janji Saya melakukan banyak diskusi dan tatap muka. Ada bawa bingkisan, mulai minyak wangi, jilbab, selendang, gula, minyak goreng sampai kompor gas dan genset juga ada.

Akhirnya, kwitansi titipan juga Saya tanda-tangani agunan juga kita berikan. Kejadian yang terasa singkat ini karena terus menerus bergerak, membuat muncul rasa khawatir, bagaimana kalau kalah tidak terpilih? Kwitansi titipan sudah ditanda-tangani, bisa-bisa semua akan terjual tanpa ada yang tersisa. Kondisi kritis seperti ini akan membuat kita berpikir taktis apalagi cara untuk menang?

Kemampuan yang bisa dilakukan pada masa itu, Saya akui hanya mampu untuk satu suara dikasi 20 atau 30 ribu rupiah, inilah pilihan taktis dalam rasa khawatir takut kalah akibat kwitansi yang telah ditanda-tangani. Artinya dalam upaya terakhir setelah biaya jumpa sana-sini dan banyak alat peraga kampanye yang dicetak, biaya taktis “bayarin suara ini,” membuat pengeluaran semakin tak terkendali lagi.

Saya tidak sok suci, namun, jika hal ini dialami banyak anggota DPRD yang saat ini sedang menjabat, maka, apakah mereka akan semakin peduli dalam masa periode ini? Saya hanya bisa menjawab untuk pribadi Saya. Opini ini juga bukan mewakili kawan-kawan lainnya, bukan, ini cara Saya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik pemuda dan mahasiswa tersebut di atas.

Sebagai anggota DPRD periode ini hasil pemilu 2014, Saya sudah merasakan bagaimana “mandulnya” penyelenggara pemilu untuk menyelamatkan demokrasi. Mungkin tulisan ini dianggap sebagai “baper-nya” Saya akibat ketakutan akan tidak terpilih lagi dalam pemilu 2019.

Setelah rekrutmen caleg yang asal jadi, persoalan pemilih cerdas jauh dari harapan. Padahal kehadiran pemilih cerdas akan menentukan hasil pemilu yang berkualitas, meskipun hal itu tak dapat diukur dengan angka-angka statistik, tetapi secara kualitatif orang cerdas tidak akan memilih dengan emosional ataupun dipengaruhi oleh ‘uang’.

Selama ini kerja keras kawan-kawan penyelenggara pemilu hanya berkutat pada usaha rutin memenuhi program kerja. Sehingga tetap saja terjadi ‘nomor piro wani Piro’ politik uang pengaruhi pilihan, kongkalikong oknum penyelenggara dengan oknum caleg, matinya diskusi dan debat visi misi.

Secara pribadi Saya ingin ajak kawan-kawan untuk perbaiki situasi ini. Giliran kita mungkin selesai satu periode ini, tetapi masih ada dibelakang kita anak dan cucu kita yang punya cita-cita yang sama dg kita untuk membangun negeri. Setidaknya mereka kita lapangkan jalannya untuk bersaing secara kualitas dan integritas pribadi, bukan dengan kekuatan dinasti atau juga ‘uang’ ang dipakai membeli suara. Kalau terus-terusan keadaan seperti ini kita lupakan bagaimana kita bisa menjamin tidak adalagi koruptor baru di daerah ini?

Ayoklah kita tambah pemilih cerdas baik dari golongan pemuda, mahasiswa maupun dari masyarakat. Lembaga KPK RI jangan hanya kejam dengan para eks Koruptor yang mencalonkan kembali, jangan begitulah, tetapi, kejamlah dengan lingkaran setan yang telah menjadikan “money politics”, serta intervensi kekuasaan, sebagai tradisi biasa untuk menang dalam Pemilu. Bawaslu dan KPU juga jangan mandul, hanya mampu melakukan program biasa-biasa seperti bercerita tentang pemilu berkualitas di ruangan hotel berbintang maupun di kampus-kampus yang sudah sesak pikiran mereka untuk bisa cepat tamat dan tumpukan tugas kuliah dari dosennya.

Tetapi turunlah ke kampung-kampung dan jelaskan bahwa Pemilu bukan soal hanya “uang, uang dan hadiah,” saja, tetapi ini soal menjaga masa depan anak dan cucu kita, dalam nasibnya yang sedang berusaha meraih cita-cita.

Ceritakan bahwa DPRD itu bisa melahirkan peraturan daerah tentang kejahatan narkoba, bisa membuat peraturan daerah tentang ekonomi kerakyatan, juga membuat peraturan daerah tentang melindungi perempuan dan anak dari kejahatan.

Saya pikir, jangan lagi kita cari kambing hitam kemana-mana, selagi masih ada kesempatan mari kita lakukan yang terbaik. Selagi negara mempercayakan kita menjadi pemegang uang rakyat baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kita ciptakan pemilih cerdas dan putuskan rantai lingkaran setan Pemilu yang korup. (Mfh)

To Top