DPRD Sumut

Fauzi Mengaku Puas Upaya Serius Pemerintah Selesaikan Masalah Eks HGU PTPN II

Bangfauzi.com – Setelah penantian 18 tahun lamanya, akhirnya sengkarut permasalahan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menuai titik terang. Lahan milik negara yang kini seluas 5.873 hektare dipastikan segera terealisasi dalam waktu dekat ini.

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan kalau sejak awal, kalau dirinya yakin tidak ada pembatalan pemberian HGU PTPN II kepada masyarakat pada kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut.

“Meskipun secara pribadi Saya tidak melihat surat yang disebut-sebut itu daftar nominatif usulan Gubernur sebelumnya HT Erry Nuradi, namun, Saya mendukung upaya itu dan menolak jika ada upaya membatalkan apa yang sudah diusulkan pada masa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi sekarang,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut.

Namun, dengan berita proses penyelesaian masalah lahan eks HGU, Fauzi mengaku puas, sebab Gubernur Edy Rahmayadi mendukung melanjutkan proses pengusulan terhadap penyelesaian tanah eks HGU PTPN II.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Utara Bambang Priono menyampaikan rasa optimisnya bahwa penyelesaian proses penghapusbukuan aset eks HGU akan tuntas 2019 mendatang.

“Insya Allah dengan kerja ikhlas, mentaati seluruh proses yang akan ditetapkan dan dukungan semua pihak, penyelesaiannya akan tercapai seperti yang diharapkan,” kata Bambang saat ditemui di kantornya, seperti yang dilansir Tribun Medan, Senin (22/10/2018).

Dia menjelaskan, dari hasil rapat yang dipimpin Gubernur Edy Rahmayadi, Rabu (18/10/2018) kemarin bersama dirinya, DPRD, Dirut PTPN II, Dirut PTPN III Holding, Polda Sumut, Kejati Sumut, Kodam I/BB, perwakilan Kemenpolhukam dan BPKP, Edy sangat mendukung penghapusbukuan aset serta penyelesaian tanah eks HGU PTPN II yang sekian lama terbengkalai.

Dikatakan Bambang, areal tanah eks HGU seluas 2.216 hektare telah mendapat persetujuan penghapusbukuan, maka harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku. “Sedangkan, untuk lahan seluas 3.657 hektare akan ditata kembali oleh tim yang akan dibentuk kembali oleh gubernur,” ujarnya.

Lebih lanjut, tata cara penghapusbukuan harus dilakukan oleh pemegang saham, salah satunya Menteri BUMN. Jadi lahan eks HGU dinyatakan tidak gratis sedikitpun, apalagi HGU aktif.

“Masyarakat harus berhati-hati. Jangan sampai menguasai tanah yang terdaftar dalam kekayaan negara. Akibatnya, nanti akan dikenakan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sejarah permasalahan lahan eks HGU ini dimulai ketika tahun 1997 PTPN II dengan PTPN III dimerger, kemudian jadilah sekarang ini hanya PTPN II. Pada tahun 1999-2000, PTPN II mengajukan perpanjangan HGU yang akan berakhir seluas 62.161 hektare. Lahan tersebut terdiri dari, eks PTPN II seluas 18.996 hektare dan eks PTPN IX seluas 43.164 hektare.

Proses perpanjangan diajukan pada tahun 1997 bertepatan dengan era reformasi. Saat itu, suasana yang terjadi muncul tuntutan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu terkait perpanjangan HGU.

“Dalam rangka proses perpanjangan HGU tersebut, gubernur membentuk panitia B Plus untuk mengatasi tuntutan garapan tersebut dan PTPN II sebagai pemohon tidak diikutsertakan,” jelas Bambang.

Hasilnya dituangkan dalam SK BPN Nomor 51,52,53,57 dan 58 Tahun 2000. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya SK Nomor 42,43 dan 44 tahun 2002 serta SK BPN Nomor 10 Tahun 2004.

Selanjutnya, diberikan perpanjangan HGU seluas 56.341 hektare, sedangkan perpanjangan yang tidak diberikan seluas 5.873 hektare.

Di dalam diktum SK Kepala BPN Nomor 424344 Tahun 2002 serta SK BPN Nomo 10 Tahun 2004, terhadap bunyi ketiga dan keempat diktum SK BPN tersebut menyatakan, menyerahkan pengaturan/penguasaan/pemilikan/pemanfaatan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur yang selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh izin pelepasan aset Menteri BUMN.

Lahan seluas 5.873 hektare tersebar di tiga kabupaten dan satu kota, yakni Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai dan Binjai.

Lahan ini menimbulkan tuntutan masyarakat seluas 1.377 hektare, garapan rakyat 546 hektare, untuk permohonan pensiunan karyawan PTPN II 558 hektare, rencana untuk tata ruang wilayah kota 2.641 hektare, penghargaan kepada masyarakat melayu 450 hektare dan pengembangan USU 300 hektare.

Proses-proses tersebut sudah dilakukan dengan mengindentifikasi dan inventerisasi.

Hasilnya di lapangan ditemukan seluas 2.216 hektare telah mendapat persetujuan penghapusbukuan dari Menteri BUMN selaku pemegang saham pada 24 Agustus 2018.

“Sebelumnya sudah melalui proses oleh tim yang dibentuk oleh gubernur pada tahun 2016 dan telah mendapat review dari Kajati, Kepala BPKP Sumut, Kapolda,” katanya.

Ia mengatakan, dari lahan seluas 2.216 hektare tetap diproses sebagaimana mestinya.

Pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat penggarapan yang telah ditetapkan dalam daftar nominatif.

“Kemudian, melakukan klarifikasi dokumen dari masyarakat penggarap terkait surat-surat tanah yang dimiliki maupun KTP dan KK. Tim melakukan klarifikasi dokumen dari masyarakat penggarap untuk mengajukan minat pembayaran ganti rugi sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ,” ucapnya.

Ia menambahkan, proses pengukuran tanah akan dilakukan tim dari Kanwil BPN Sumut dan hasil peniliannya KJPP disampaikan kepada Direksi PTPN II.

“Dengan adanya penilain penetapan nilai dari KJPP, masyarakat membayar kewajibannya, sehingga penerbitan penghapusbukuan tanah eks HGU dan dana kompensasi oleh masyarakat penggarap sebagai bukti pengurusan sertifkat ke BPN,” pungkasnya.

To Top