Berita

Delapan Rekomendasi Komisi A

Muhri Fauzi Hafiz saat memimpin rapat di Komisi A DPRD Sumut

Bangfauzi.com – Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu, Poldasu, Bupati Langkat, BPN Langkat, Dirut PTPN II, Kanwil BPN Sumut, Sultan dan Kejuruan Masyarakat Adat Melayu kabupaten Langkat, pada hari Senin 8/10, dengan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi rapat sebagai berikut.

Pertama, komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta Gubernur untuk mendukung segera ditetapkan Ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten Langkat dengan menyegerakan proses Ranperda yang dimaksud dan tidak menunda-nunda lagi agar pemerintah kabupaten Langkat dapat menomori dan mengesahkan menjadi Perda.

Kedua, meminta Gubernur agar melakukan pengawasan dan selektif dalam menetapkan perwakilan masyarakat adat Melayu di Langkat terkait persoalan tanah eks.HGU PTPN 2, pada Daftar Nominatif Penerima Tanah eks.HGU PTPN 2.

Ketiga, komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, mendukung upaya masyarakat adat Melayu di kabupaten Langkat memperoleh hak-hak yang dimiliki atas Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten Langkat.

Keempat, meminta kepada Dirut PTPN 2 tetap komitmen atas kesepakatan yang sudah dituliskan terkait penghargaan kepada masyarakat adat Melayu atas tanah eks.HGU PTPN 2 di kabupaten Langkat sebesar 200 ha dan di Deli Serdang sebesar 250 ha.

Kelima, komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, meminta Bupati melalui asisten 1 dan bagian tata pemerintahan untuk terus proaktif menyelesaikan proses evaluasi Gubernur terhadap Ranperda yang sudah diusulkan sejak tahun 2017 lalu. Jika mengalami kendala agar segera dilakukan upaya konkret mencari solusinya.

Keenam, komisi A meminta pihak kepolisian daerah Sumatera Utara tetap menjadi pengayom dan pelindung masyarakat hukum adat Melayu di kabupaten Langkat dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki sesuai ketentuan Perda, Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.

Ketujuh, meminta kepada pihak BPN wilayah Sumatera Utara untuk tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah eks.HGU PTPN 2 yang sudah disepakati sebagai pemberian penghargaan pemerintah kepada masyarakat adat Melayu, kepada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan masyarakat Melayu yang tidak jelas latar belakang sejarah dan asal usul nya. Sebab, sejauh ini kehadiran kesultanan Langkat merupakan representasi dari masyarakat adat Melayu yang diakui di kabupaten Langkat sesuai sejarah dan asal usul yang benar.

Kedelapan, mendukung kesultanan Langkat untuk keluar dari yayasan Melayu Raya. Untuk selanjutnya dilakukan proses yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

To Top