DPRD Sumut

Bang Fauzi Dorong Sumut Punya Perda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bangfauzi.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara yang juga anggota Badan Penyusun Peraturan Daerah atau BPPD, Muhri Fauzi Hafiz atau biasa dipanggil Bang Fauzi, menyebutkan bahwa dirinya sepakat Sumatera Utara memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Melalui pesan singkat yang disampaikan, Jumat, (28/9/2018), Bang Fauzi sangat mendukung agar DPRD provinsi Sumatera Utara segera mengesahkan Rancangan Perda yang diusulkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara agar diundangkan menjadi Perda.

Bang Fauzi saat sedang berbincang

Menurutnya, saat ini pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat secara lebih tegas dengan kewenangan yang diakui oleh UU untuk melindungi kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Perlindungan itu dibutuhkan oleh kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sebab, kaum perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang diakui sebagai aset bangsa dan kelompok lemah.

Kaum perempuan dan anak harus dilindungi pemerintah dari berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran atau eksploitasi.

Tindak kekerasan eksploitasi saat ini cenderung menjadi tren, dimana kaum perempuan dan anak dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Bang Fauzi didalam Ranperda yang disampaikan tersebut di atas, diatur juga kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, diantaranya bertanggungjawab menyusun program dan kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pemerintah propinsi bersama pemerintah kabupaten/kota bersama-sama menyelenggarakan layanan terhadap korban tindak kekerasan dengan berbagai bentuk.

Maka, menurut Bang Fauzi sudah tidak menjadi permasalahan lagi, di tahun 2019 Perda ini harus mampu dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

Perkiraan waktu yang ada, maka, diusahakan agar pada bulan November tahun ini, Perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bisa disahkan oleh DPRD provinsi Sumatera Utara bersama Gubernur. (*)

To Top