Berita

Sedih Aksi Mahasiswa Dijawab Represif, DPRD Minta Kapolda Dievaluasi

Bangfauzi.com – Dua kelompok massa yang pro dan kontra terhadap Pemerintahan Joko Widodo terlibat bentrok di Medan. Bentrokan terjadi saat dua kelompok melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada Kamis, 20 September 2018.

Kelompok ini berasal dari kumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara yang menyampaikan aspirasi mengenai pelemahan rupiah.

Aksi lempar antara kedua kelompok tidak berlangsung lama setelah pihak keamanan melakukan aksi represif. Namun akibat bentrokan tersebut, beberapa orang mahasiswa menjadi korban pelemparan dan mengalami luka.

Dari informasi yang didapat, sedikitnya ada 6 mahasiswa yang mengalami luka. Diantaranya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai.

“Saya menyayangkan kerusuhan yang terjadi, apalagi ditengarai bahwa kerusuhan yang terjadi akibat kelemahan pihak aparat kepolisian dalam mengawal kawan-kawan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi,” kata Fauzi.

Menurutnya sejauh ini suasana Sumatera Utara cukup aman dan kondusif. Maka, jika dilihat dari video amatir yang beredar soal kerusuhan yang terjadi di depan kantor DPRD Sumut saat mahasiswa dipukuli dan dikejar-kejar oleh polisi, “hati kita sedih.”

Fauzi menyampaikan, seharusnya pihak kepolisian sudah mengantisipasi kondisi tersebut karena ada dua massa yang bertemu di tempat sama untuk menyampaikan aspirasi yang berbeda. Namun, pihaknya tidak mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya kenapa kedua massa bisa bertemu dan dibiarkan rusuh.

Sebagai wakil ketua komisi A, Fauzi meminta agar presiden Jokowi mengevaluasi Kapolda Sumatera Utara, sebab, kejadian kerusuhan Kamis 20/9 di depan kantor DPRD Sumut, secara faktual bisa dicegah dengan kemampuan profesional aparat kepolisian.

“Jika pemerintah pusat melalui presiden membiarkan kejadian ini tanpa mengganti Kapolda Sumatera Utara, maka, kewibawaan dan Marwah negara dapat tercoreng, sebab, Sumatera Utara dikenal kondusif selama ini bahkan digadang-gadang dengan sebutan miniatur Indonesia,” uangkapnya.

To Top