Sumut

Terkait Lahan Eks HGU PTPN II, Anggota DPRD Surati BPK untuk Audit Investigasi

Muhri Fauzi Hafiz Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut

Bangfauzi.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengaku dirinya sudah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut agar permasalahan lahan eks HGU PTPN II sekitar 5.873 hektar disampaikan ke pemerintah pusat untuk segera diaudit investigasi.

“Tujuannya jelas supaya siapa yang hak dan benar bisa merasakan kebijakan yang diambil. Jangan nanti persoalan ini terus-menerus mengambil korban masyarakat yang selalu dituduhkan sebagai penggarap dianggap melanggar hukum,” tegas Muhri Fauzi Hafiz, Selasa (28/8/2018) kemarin.

Menurut Fauzi, menyurati BPK RI merupakan terobosan untuk menembus buntunya jalan keluar terhadap masalah tanah eks HGU PTPN II. “pada hal kita juga dengar terjadi bagi-bagi tanha dan jual beli yang dilakukan oknum PTPN II bekerjasama dengan oknum terkait untuk kepentingan pribadi. Di satu sisi, masyarakat selalu disebut penggarap dan dianggap melawan hukum, karena menduduki lahan eks HGU PTPN II,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Fauzi menyurati BPK RI agar melakukan audi investigasi, dikarenakan masih banyaknya ditemukan pengaduan masyarakat berkaitan dengan persoalan status tanah HGU dan tanah eks HGU pada PTPN II.

“Terus menerus pengaduan masyarakat itu disampaikan keapda kami di komisi A,” katanya.

Bahkan lanjut Fauzi lagi, adanya tindakan represif yang dilakukan oleh PTPN II secara sepihak bersama aparat keamanan untuk melakukan okupasi dan penggusuran yang menimbulkan dampak terganggunya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Maka saya atas nama anggota DPRD Sumut dan wakil ketua Komisi A, meminta agar lembaga BPK RI melakukan audit investigasi terkait persoalan tanah PTPN II di Sumut yang menjadi aset maupun yang sudah dilepaskan asetnya. Itu aset negara dan BPK RI punya kewenangan melakukan audit,” tegasnya lagi.

Ditambahkannya, jika dibiarkan terus-menerus maka dikhawatirkan kondisi ini akan menjadi ancaman dan gangguan bagi kondusifnya daerah ini.

“Ini akan menjadi bom waktu bagi Sumut,” tambahnya.

Sebelumnya, DPRD Sumut mempertanyakan jabatan sekretaris yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tim pembebasan lahan, yang kenyataannya dalam pembagian lahan seluas 5.873 hektar itu tidak ada rakyat yang mendapatkan, melainkan instansi-instansi pemerintahan baik vertikal maupun horizontal.

To Top