DPRD Sumut

Bang Fauzi Minta Menteri Tenaga Kerja Perketat Pengawasan dan Izin TKA

Bangfauzi.com – Kunjungan kerja komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara ke kementerian tenaga kerja, Jumat (22/6) di Jakarta, mengungkapkan banyak hal terkait dengan pengawasan dan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Rombongan komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara yang diterima diruang rapat ditjen PPK lantai 7 gedung kementerian tenaga kerja, menyampaikan banyak aspirasi rakyat terhadap perkembangan TKA di Sumatera Utara. Salah satunya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kementerian terhadap izin TKA.

Dalam kesempatan itu wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz atau biasa dipanggil Bang Fauzi, kepada perwakilan menteri tenaga kerja menyampaikan bahwa perlu dilakukan pengawasan yang menyeluruh bagi perkembangan TKA di Sumatera Utara.

Sebab, kalangan DPRD sering ditanyakan terhadap banyaknya temuan masyarakat di daerah soal kehadiran TKA seperti di wilayah kota Medan, Deli Serdang, Asahan, Tapanuli dan Langkat.

Foto bersama anggota DPRD Sumut dari Komisi A di Kementrian Tenaga Kerja

Diketahui bahwa masyarakat masih banyak belum mengetahui secara jelas informasi yang ada soal TKA ini, ujar Bang Fauzi.

Menurut Agus Subekti yang mewakili Kemenaker RI, bahwa pihaknya bersungguh-sungguh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran TKA.

Bahkan untuk tahun 2018 Kemenaker RI telah membentuk Satgas Pengawasan TKA yang melibatkan 24 lembaga negara dan kementerian untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Mulai dari prinsip-prinsip yang membolehkan kehadiran TKA sampai juga soal izin tinggal Kemenaker RI melakukan pengawasan.

Dijelaskannya bahwa wewenang melakukan deportasi maupun tindakan hukum lainnya bukanlah dimiliki Kemenaker RI, namun, melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan dikeluarkan rekomendasi yang memiliki kekuatan untuk menjadi dasar bagi lembaga dan kementerian terkait melakukan tindakan hukum terhadap TKA yang ada.

Menjawab soal pola pengawasan di daerah, Agus mengatakan bahwa pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten / kota bersama DPRD bisa melakukan pengawasan dengan kewenangan yang sesuai ketentuan berlaku. Sebab, Kemenaker RI juga memiliki UPTD di daerah masing-masing.

Menanggapi penjelasan tersebut di atas, Bang Fauzi, mendukung semua program yang sudah berjalan dan hendaknya diperbanyak juga edukasi ke masyarakat perihal keberadaan TKA.

Pengawasan penting sehingga bisa menjamin keberadaan tenaga kerja lokal di daerah.

Tidak lupa Bang Fauzi juga menyinggung soal pengetahuan TKA yang seharusnya wajib mengetahui bahasa Indonesia, agar terjaga semangat kebangsaan yang kita miliki.

To Top