Opini BangFauzi

Menantang Pengawas Pemilu Bersihkan Pilkada Dari Politik Uang

Bangfauzi.com – Dasar hukumnya sudah jelas, mulai dari UU/PP/PKPU sampai kampanye yang dilakukan lembaga Bawaslu dari pusat dan provinsi, serta lembaga Panwaslu di kabupaten kota di seluruh Indonesia seluruhnya sepakat tolak politik uang pada Pilkada Serentak 2018. Pesannya singkat dan padat, tolak politik uang.

Sebagai salah satu anggota legislatif hasil pemilu 2014 lalu, Saya menyadari bahwa kampanye tolak politik uang dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 nanti memiliki nilai urgensi. Sebab, jika pada Pilkada Serentak 2018 ini, kampanye ini gagal dengan ditandai masih banyaknya terjadi politik uang dengan istilah beragam seperti “serangan fajar,” atau “nomor Piro wani Piro,” atau “ada uang kami pilih,” atau “siraman siang,” atau “cair,” sehingga “uang,” pada hari pencoblosan menentukan pilihan, maka, akibatnya adalah akan terjadi politik “balik modal,” oleh pasangan calon Kepala Daerah yang menang.

Politik “balik modal,” ini berbahaya karena disusupi oleh semangat balas dendam kepada pemilih bahwa yang penting “uang,” soal kepedulian dan program lima tahun yang akan datang bukan menjadi dasar untuk memilih.

Selain itu, hal ini juga akan mengakibatkan secara tidak disengaja terjadinya “kaderisasi,” koruptor yang lahir dari proses Pilkada Serentak 2018. Begitu besarnya akibat yang terjadi karena kegagalan kampanye tolak politik uang oleh penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu / Panwaslu.

Sehingga sangatlah penting kita ingatkan kembali kepada penyelenggara Pilkada Serentak 2018 ini, baik KPU/Bawaslu dan Pemerintah agar bersungguh-sungguh menindaklanjuti amanat negara melalui konstitusi yang sudah disepakati agar pada hari pencoblosan dan mingu tenang tidak ada politik uang dengan berbagai istilah seperti tersebut di atas.

Janganlah kita abaikan bahaya yang akan terjadi. Hanya untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan saja, Bawaslu provinsi Sumatera Utara “berani,” melarang pasangan calon dan tim suksesnya untuk tidak melakukan bagi-bagi sedekah dan ceramah di masjid, maka, lebih luas lagi semestinya dengan pesan negara melalui konstitusi pada hari pencoblosan dan Minggu tenang Bawaslu/Panwaslu bekerja mengingatkan masyarakat sebagai pemilih untuk tidak menerima “uang,” dalam bentuk apapun karena akibatnya sangat fatal, pertama, akan lahir calon koruptor baru yang akan memanfaatkan APBD untuk kekayaan pribadi dengan semangat politik “balik modal”.

Kedua, APBD akan menjadi ajang kepentingan pribadi dan kelompoknya guna mengumpulkan dana politik untuk periode selanjutnya, sehingga apapun yang menjadi kepentingan rakyat bisa dinomorduakan saja.

Ketiga, politik uang membunuh generasi muda yang memiliki bakat kepemimpinan yang lahir dari rahim organisasi dan kesusahan rakyat. Karena jika politik uang tetap terjadi pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 nanti, siapa yang kaya modal, punya uang banyak, dialah pemenangnya.

Tak perduli apakah dia penduduk asli, atau sekolah aspal atau punya karya yang sudah teruji. Bahaya, maka, saya menantang pengawas Pemilu yang disumpah atas nama agamanya masing-masing untuk berani menegakkan supremasi hukum, tangkap dan diskualifikasi siapapun pasangan calon dan tim pendukung yang melakukan politik uang.

Yakinlah bahwa tugas pengawas itu mulia untuk menyelamatkan bangsa dan negara. (Mfh)

To Top