Opini BangFauzi

Muhri Fauzi Hafiz Sebut KPK RI Perlu Awasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 Sumut

Bangfauzi.com – Banyaknya pelanggaran ASN terhadap perintah konstitusi untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara membuktikan bahwa kinerja Bawaslu dan Panwaslu di daerah belum teruji.

Oknum-oknum ASN dan Tim Sukses maupun pasangan calon masih beranggapan bahwa ketentuan Undang-undang yang melarang ASN untuk terlibat aktivitas politik dalam Pilkada maupun Pemilu tidak “menakutkan,” sehingga bisa saja diabaikan.

Padahal jika ASN berpihak dampak buruk yang terjadi sesungguhnya lebih besar. Bagi oknum ASN yang berpihak pada Pilkada 2018, tentu akan menggunakan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi orang lain, hal inilah yang akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang cenderung berpotensi kolusi dan korupsi.

Melalui pesan singkat ini Saya serukan agar lembaga KPK RI turun ke daerah-daerah guna melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sehingga seluruh tahapan-tahapan Pilkada ini bisa terjaga dari praktik-praktik KKN di tengah masyarakat, kata Muhri Fauzi Hafiz wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara.

Muhri Fauzi Hafiz saat bertemu dengan mahasiswa

Saya mengamati bahwa ancaman diskualifikasi pada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pilkada, dianggap ancaman yang bisa “dinegosiasikan,” sehingga semua ketentuan konstitusi bisa diabaikan termasuk perintah netralitas kepada ASN di seluruh tingkatan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten / kota.

Pada poin inilah pentingnya hadir pengawasan dari KPK RI dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terjadi potensi KKN pada setiap keputusan yang diambil untuk menjaga kedaulatan rakyat sebagai penentu keberlanjutan kepemimpinan politik di daerah.

Jika terus-menerus Bawaslu dan Panwaslu di daerah tidak komitmen dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN, maka, kondisi itu menurut pendapat Saya juga bagian dari pengkhianatan terhadap UU dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.

 

To Top