DPRD Sumut

Komisi A DPRD Minta Poldasu Objektif Soal Tanah Durintonggal

Bangfauzi.com– Persoalan lahan di Desa Durintonggal terus berlarut-larut. Selain terjadi penyerobotan lahan oleh perseorangan atau korporasi, persoalan hukum juga mengiringi perkembangannya. Bahkan beberapa orang anggota Kelompok Tani Arih Ersada Aronbolon telah jadi tersangka dan terancam dijebloskan ke dalam penjara.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz meminta penyidik Dit Krimum Polda Sumut untuk objektif melihat persoalan ini.

Dia meminta institusi penegak hukum itu menghormati lembaga DPRD Sumut yang sedang melakukan langkah-langkah komprehensif terkait persoalan itu. Bahkan Muhri meminta Kombes Pol Andi Rian menunda proses hukum terhadap para petani.

“Kami meminta Polda Sumut menunda sementara proses hukum sambil menanti keputusan dari DPRD Sumut,” kata Muhri, Senin (23/4/2018).

Menurutnya, Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon sudah menguasai dan mengelola lahan seluas 102 hektar sejak tahun 1998 di Desa Durintonggal itu. Namun belakangan terjadi konflik berkepanjangan.

Akibatnya, lahan itu menjadi arena perang antara pemilik kepentingan di sana. Muhri menyebut bahwa lahan konflik itu bukan eks HGU meski sebelumnya terdapat tanaman milik PTPN II.

“Lalu tahun 2008 BPN menerbitkan 43 sertifikat dengan total luas lahan keseluruhan 76,6934 hektar melalui SK Kepala BPN Deliserdang No. 677-520.122.04-2008 tanggal 9 Desember 2008. Ini adalah salah satu kecurigaan kita, kenapa keseluruhan sertifikat tanah itu diterbitkan pada saat yang bersamaan. Atau bahkan di saat kondisi lahan sedang tidak clean and clear,” ujarnya.

Selanjutnya, kata politisi muda Partai Demokrat ini mengatakan, tak lama kemudian, 43 sertifikat tanah dengan total luas keseluruhan 76,6934 hektar itu dibangun perumahan River Valey oleh PT Anugerah Multi Sumatera dan PT Golden Land dengan perumahan Indo Palapa-nya.

Indo Palapa, kata Muhri, mengaku telah membeli tanah dari 23 pemegang sertifikat. Di atas tanah seluas 23 hektar yang dikuasai sejak 2009 itu sudah berdiri 310 unit rumah.

“Atas dasar itu pula Arih Ersada Aron Bolon mempertanyakan bagaimana bisa 76 hektar itu bisa mendapat sertifikat? Tentu mereka juga ingin mendapat perlakukan yang sama dari Pemerintah untuk menerbitkan sertifikat di atas lahan seluas 30 hektar itu,” ujarnya.

Makanya dia sangat menyayangkan 12 orang petani Arih Ersada Aron Bolon yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh Master Sihotang, Abdul Wahab Yahya dan Nadima Lubis. Mereka dijerat melanggar Pasal 406 KUHP.

Melihat sengkarut ini, lalu 8 November 2017, Komisi A menggelar RDP dengan memanggil BPN dan meminta penjelasan tertulis tentang status kepemilikan lahan seluas 102 hektar tersebut. Bahkan, batas waktunya diberikan hingga 17 November 2017.

“Waktu itu teman-teman Komisi A yang lalu ingin mengetahui bagaimana posisi dan status kepemilikan lahan pelapor. Apa dasar mereka melaporkan para perani. Tapi sampai para petani ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak mendapatkan apa yang direkomendasikan Komisi A. Bahkan, sebagai masyarakat setempat, mereka juga tidak kenal dengan pelapor. Jadi kasus ini masih sumir,” katanya.

Karena kecurigaan itulah wakil rakyat dari daerah pemilihan Langkat dan Binjai ini meminta Polda Sumut melakukan langkah yang sama, yakni melakukan penyelidikan terhadap penerbitan sertifikat tanah di atas lahan yang tidak clean and clear. Komisi A sangat menghormati proses hukum, namun juga meminta Polda Sumut sebagai penegak hukum agar sama-sama objektif melihat perkara ini. (Sumber Metro24jam)

To Top