Berita

Pilkada Sumut Muhri Fauzi Hafiz Ajak Mahasiswa Bersikap Netral

Bangfauzi.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Muhri Fauzi Hafiz mengajak mahasiswa mengambil peran dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar kaum intelektual itu memiliki pilihan politik dalam Pilkada yang akan menentukan pemimpin seperti apa yang akan mengelola keuangan dan strategi membangun ke depan.

“Tujuannya, agar masyarakat bisa mengetahui bahwa mahasiswa juga punya peran dalam menentukan pemimpin daerah kita,” tulisnya di dinding akun Facebooknya, Minggu (29/4/2018).

Ketua Alumni SMA Matauli ini beralasan bahwa mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan yang sudah punya kesempatan belajar di kampus yang hebat. Mahasiswa juga pelaku organisasi yang sudah mampu berpikir kritis yang lahir dari daerah ini, lahir dari kesusahan dan kesenangan yang dimiliki daerah ini.

“Sehingga, ketika cara-cara yang lama, seperti politik uang, berikan mimpi, bukan komitmen kesetiaan dan pencitraan yang kosong dilakukan oleh para calon kepala daerah, maka, mahasiswa akan mampu melawannya dengan berpihak dan mengikat janji-janji, demi kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Hal yang sama juga disepakati oleh mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ifda Hanum SPsi. Menurutnya, mahasiswa punya peranan yang jauh lebih penting dari sekedar keberpihakan itu, yakni memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Bahkan menurutnya, jauh sebelum Pilkada berlangsung, mahasiswa dapat berperan sebagai penyalur informasi yang netral dan seimbang.

Ida Hanum SPsi

“Mahasiswa dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Posisi mahasiswa sebagai kaum intelektual, ‘kan sudah seharusnya mengamati proses, mencerdasi dan menimbang berbagai hal dalam politik. Dengan ilmu yang dimiliki harusnya tidak mudah berpihak ke satu arah hanya dengan ikut-ikutan,” ujarnya via pesan singkat WhatsApp.

Alumnus Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (UMA) ini menjelaskan, posisi netralnya mahasiswa adalah bisa membantu mencerdaskan masyarakat supaya jangan mudah dimobilisasi atas kepentingan tertentu.

Jika demikian, maka wajar jika mahasiswa menemukan satu alasan kuat untuk memutuskan untuk memihak kepada salah satu pasangan kandidat yang dinilai mampu mewakili aspirasi masyarakat luas. Dengan pengalaman empiris tersebut mahasiswa diharap bisa memberi pencerahan kepada masyarakat.

“Mahasiswa bisa menggantikan peran atau fungsi partai politik memberikan pendidikan politik. Nah, dengan tahapan-tahapan yang sudah dikuasai mahasiswa, maka tentunya mahasiswa yang bijak, tidak memanfaatkan keberpihakan ini atas kepentingan sesaat dan personal,” jelasnya.

Namun Wakil Sekretaris Bidang Media DPD Golkar Sumut ini menegaskan bahwa mahasiswa juga berperan penting dalam mengawal pelaksanaan Pilkada sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tapi pendapat berbeda disampaikan Koordinator Wilayah I Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Swangro Lumbanbatu. Menurutnya mahasiswa harus netral dan tidak berpihak dalam Pilkada langsung ini karena lebih dipercaya dan dianggap insan cendekiawan dan idealis.

Swangro Lumbanbatu SH

Namun, mahasiswa juga harus melek terhadap isu politik dan Pemilukada. Mahasiswa juga harus berkontribusi aktif mempengaruhi pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik secara luas. Mahasiswa, kata Swangro, harus memberikan pemahaman politik kepada masyarakat agar memilih calon pemimpin berdasarkan kinerja dan kredibilitasnya selama ini.

“Mahasiswa seharusnya mampu memberikan peran nyata dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pemilihan kepala daerah di daerahnya. Idealnya partisipasi yang aktif ini harus tidak ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik. Kontribusi ini adalah murni dari kepentingan masyarakat yang benar-benar harus disampaikan kepada siapapun calon pemimpin daerah yang akan memenangi pilkada,” jelasnya.

Dia mengatakan, ada empat peran mahasiswa dalam Pemilukada. Pertama sebagai peserta aktif, kedua sebagai peserta yang berperan serta terhadap sosialisasi atau pelaku perubahan. Peran selanjutnya sebagai pengawal atau pengawas berlangsungnya Pemilukada serentak dan peran sukarelawan atau partisipan di KPU.

“Kita semua sepakat bahwa Pemilu atau Pilkada telah menjadi wadah aspirasi politik warga negara, khususnya mahasiswa. Namun pada prakteknya, ada banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di tengah pesta demokrasi kita,” ujarnya. (Sumber Metro24Jam)

To Top