Opini BangFauzi

Mengawal Pilkada Menguatkan Peran Rakyat

Bangfauzi.com – Sejak Februari lalu bersama komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Saya, Muhri Fauzi Hafiz atau biasa pembaca sebut Bang Fauzi, bersama-sama menguatkan peran untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara.

Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah satu fungsi yang kami miliki adalah pengawasan, bersama komisi A yang merupakan mitra pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan Kepolisian Daerah, kami sudah melakukan banyak kegiatan. Mulai dari rapat dengar pendapat atau RDP sampai mengunjungi daerah-daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2018 ini.

Ada 4 hal yang kami pikir perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya kita mengawal peran rakyat untuk memilih kepala daerah. Pertama, netralitas penyelenggara. Kedua, data pemilih tetap. Ketiga, pengamanan proses pemungutan suara. Keempat, pemilih cerdas. Ke-4 hal tersebut diatas selalu berulang-ulang kami Sampaikan melalui komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada pihak pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.

Pertama, soal netralitas penyelenggara. Penyelenggara baik KPU daerah dan Panwaslu di daerah, merupakan wasit yang didalam satu pertandingan tidak boleh berpihak. Dalam pelaksanaan pilkada serentak ini, peran KPU dan panwaslu di daerah sangat strategis. Diantaranya peran itu bisa menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Oleh karena itu, tuntutan profesionalisme menjadi bernilai urgensi untuk disampaikan. Proses Pilkada yang memakai biaya APBD yang besar merupakan proses yang hebat karena akan memilih kepala daerah terbaik sesuai keinginan rakyatnya.

Agar pasangan kepala daerah terpilih berkualitas dan peduli dengan kepentingan rakyat, maka, kualitas Pilkada juga harus baik.

Makanya penyelenggara tidak boleh berpihak.

Kedua, data pemilih tetap. Sistem pilkada tahun ini yang tak lagi mengakomodir dua putaran, mengakibatkan satu suara pemilih dari rakyat sangat menentukan. Persoalan data pemilih tetap masih banyak belum tuntas. Mulai dari kabupaten Langkat sampai diujung kabupaten Tapanuli Utara, persoalan data pemilih masih menampilkan perbedaan data antara milik penyelenggara KPU/Panwaslu dengan Pemerintah Daerah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil.

KPU daerah sebagai penyelenggara harus berupaya keras agar rakyat yang memiliki hak suara tetap terdaftar sebagai pemilih. Sosialisasi harus terus dilakukan. Persoalan KTP elektronik yang menjadi dasar rakyat sebagai pemilih tetap harus dituntaskan. Karena kita masih menemukan puluhan ribu rakyat yang ada di Sumatera Utara belum terekam e-KTP.

Jika data pemilih bisa diutak-atik maka Pilkada kita juga diragukan kualitasnya.

Ketiga, pengamanan proses pilkada dan pemungutan suara. Ini hal yang penting. Sebab, pada masa-masa kampanye selalu muncul ujaran kebencian, hoax bahkan kampanye hitam yang mengganggu suasana kedamaian di tengah masyarakat. Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam hal ini. Karena wewenang yang dimiliki atas nama rakyat dan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Polisi tak boleh berpihak, itu merupakan keputusan yang Arif dan bijaksana.

Intimidasi dan ujaran kebencian yang membuat rakyat takut dan malas memberikan hak suaranya harus dilawan. Inilah tugas utama pihak kepolisian daerah dalam proses Pilkada serentak ini.

Keempat, soal pemilih cerdas. Sebenarnya di Sumatera Utara belum ada data konkrit yang dimiliki oleh penyelenggara dan Pemerintah Daerah terkait pemilih cerdas. Artinya, jika semua program sosialisasi pilkada serentak ini dan APK masing-masing calon yang terpasang untuk meningkatkan partisipasi pemilih, maka, didalamnya misi membentuk pemilih cerdas juga tidak terpisahkan.

Pemilih cerdas itu penting, agar, kepala daerah yang terpilih baik Bupati/walikota dan Gubernur tidak terjebak dalam praktik transaksional.

Jika kepala daerah terpilih terjebak dalam praktik transaksional maka kepedulian dan perhatian terhadap kepentingan rakyat akan terabaikan. Dirinya bersama pasangan Wakilnya akan berpikir bagaimana mengumpulkan uang yang besar untuk membayar utang atau cadangan buat terpilih kembali.

Akhirnya APBD yang akan disusun bersama DPRD bukan mengutamakan kepentingan rakyat tetapi kepentingan pihak-pihak yang membantu suksesnya transaksi pada pelaksanaan Pilkada serentak ini.

Begitu pentingnya Pilkada ini, sehingga Bang Fauzi dan komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara terus melakukan upaya-upaya konstruktif agar Pilkada menjadi pesta rakyat yang berkualitas.(bangfauzi)

To Top