Berita

Pemprovsu Langgar Perda yang Dibuat Sendiri, Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 2017 tentang Pengguanaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Hal ini terlihat dari sejumlah penggunaan bahasa yang dibapai di Kantor Gubsu.

Berdasarkan pantauan Rabu (21/3) beberapa penggunaan bahasa asing di kantor tersebut ‘I love Sumut’yang terpampang di bagian depan kantor. Penggunaan kata tersebut tidak diikuti dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Padahal Perda No.8 Tahun 2017 tersebut menganjurkan agar penggunaan bahasa asing di ruang publik harus diikuti bahasa Indonesia yang benar.

Selain itu beberapa program Pemprovsu juga masih menggunakan bahasa asing. Seperti program aplikasi Sumut Smart Province (SSP) yang diresmikan, Selasa (20/3), aplikasi integrasi e-goverment dan lainnya.

Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara (BBSU) Fairul Zabadi mengakui banyak ruang publik, khususnya di Medan yang belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Salah satunya di Bandara International Kualanamu.

“Saya baru dua bulan di Medan, cukup terkejut juga ketika menginjakkan kaki di sini. Misalnya saat saya baru tiba di Bandara langsung disambut dengan bacaan welcome to Kualanamu International Airport. Kenapa harus bahasa Inggris?” ucap Fairul.

Menurutnya lebih baik penggunaan bahasanya adalah ‘Selamat datang di Bandara Internasional Kualanamu’. Hal ini dikarenakan amanat Perda tersebut. Memang saat ini menurutnya Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi.

Harus ada langkah-langkah yang diikuti secara bertahap. “Jadi masih tahap sosialisasi. Jika ada datanya memang melanggar, maka kita akan melakukan penyadaran instansi tersebut telah melanggar,” katanya.

Setelah diketahui instansi tersebut melanggar, maka tupoksi Balai Bahasa untuk memberikan bahasa yang benar. “Jadi seharusnya dalam tahap sosialisasi ini bukan hanya di satu tempat saja melainkan di seluruh tempat dan seluruh Kabupaten/Kota. Dan Pemda harus terlibat,” katanya.

Sementara Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu Illyas Sitorus, ketika dihubungi mengaku mengingatkan pengelolanya untuk segera mengganti logo dan bahasa asing tersbeut sesuai Perda.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua sudah berubah,” ujarnya.

Tagih komitmen

Anggota Komisi E DPRD Sumut Zulfikar, menagih komitmen Pemprovsu dalam menegakkan Perda No.8 tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Sebab, sejak Perda itu disahkan hingga kini belum serius menjalankannya.

Terbukti di sejumlah ruang tersbeutka publik, termasuk di Kantor Gubsu terlihat masih ada penggunaan bahasa asing. “Kita tagih komitmen dari Pemprovsu untuk menjalankan Perda tentang bahasa. Tentunya komitmen lebih tinggi harus ditunjukkan oleh Pemprovsu, karena Perda tersebut yang membuat DPRD dan Pemprovsu,” kata Zulfikar.

Dia juga mengaku merasa aneh, bila yang pembuat Perda (DPRD dan Pemprovsu) tapi tidak mematuhinya. Karenanya Gubsu juga harus bertanggungjawab bila ada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menjalankan amanat Perda tersebut.

“Jika masih ada OPD yang tidak patuh menggunakan Bahasa Indonesia, ya harus diberi sanksi, karena yang namanya peraturan itu kan mempunyai konsekuensi hukum,” tegas Zulfikar.

Penggunaan bahasa asing di kantor tersebut yakni papan bertuliskan “I love Sumut” yang terpampang di bagian depan kantor tersebut.

Selain itu, beberapa program Pemprov Sumut juga masih menggukanan bahasa asing seperti program aplikasi Sumut Smart Province.

To Top