DPRD Sumut

Izin Pinjam Pakai Lahan Habis, DPRD Sumut Segera Panggil PT Agincourt Resources

Bangfuzi.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengingatkan manajemen PT Agincourt Resources untuk menaati seluruh aturan yang ditetapkan dalam hal pinjam pakai kawasan hutan dalam menjalankan operasional perusahaan.

“Pasalnya ijin pinjam pakai lahan yang diberikan kepada perusahaan penambangan emas tersebut sudah habis masa berlakunya,” kata Muhri usai pertemuan Komisi A dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di gedung dewan, Selasa (13/2/2018).

Menurut Fauzi, dalam pertemuan terungkap ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi bahan galian emas dan mineral pengikutnya pada kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Agincourt Rersources di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailng Natal Sumatera Utara seluas 19.250,61 hektar telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan data yang ada, sebutnya lagi, ijin pinjam pakai lahan kepada PT Agincourt Resources seluas 19.250,61 hektar yang diberikan pada tanggal 7 April 2015 itu hanya berlaku hingga 7 April 2017.

Begitu juga dengan perpanjangan kedua izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi bahan galian emas dan mineral pengikutnya atas nama PT Agincourt Resources pada kawasan hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi tetap di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara seluas 26.233,45 hektar juga sudah habis masa berlakunya.

“Ijin pinjam pakai lahan kawasan hutan pada tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Utara itu diberikan pada 11 Desember 2015 dan berlaku hingga 11 Desember 2017. Dengan kata lain ijin pinjam pakai kawasan hutan kepada PT Agincourt Resources itu juga sudah habis masa berlakunya,” sebut Muhri Fauzi Hafiz.

Namun, sebut politisi muda Partai Demokrat ini, ketika Komisi A yang membidangi masalah pertanahan dan perizinan melakukan kunjungan ke lokasi penambangan emas PT Agincourt Resources, pada awal Februari lalu (6/2), masih terlihat kegiatan operasional pada kawasan hutan yang dipinjampakaikan kepada perusahaan dimaksud.

Padahal, seharusnya tidak ada lagi kegiatan operasional pada kawasan itu karena izin pinjam pakai kawasan hutan kepada perusahaan penambangan emas tersebut sudah selesai. “Berarti pada Januari hingga Februari ada kegiatan ilegal pada kawasan hutan tersebut, sementara pihak manajemen saat ditanya hanya mengatakan perpanjangan ijin sedang diproses,” katanya.

Makanya, Komisi A DPRD Sumut minta agar perijinan PT Agincourt Resources dilakukan sesuai aturan berlaku. “Untuk itu, dalam waktu dekat segera kita agendakan pemanggilan kepada PT Agincourt Resources dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah perizinan perusahaan penambangan emas itu,” kata Muhri Fauzi Hafi.

To Top