Berita

Tolak Materi Kotbah Keagamaan Diatur Bawaslu

Bangfauzi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu tengah mengodok rancangan materi kotbah keagamaan. Tujuannya untuk sosialisasi tentang bahaya money politics dan politisasi SARA.

Sebelumm menimbulkanpolemik berkepanjangan, sebaiknya rencana tersebut dibatalkan karena berpotensi membuka katup pertentangan di tengah masyarakat.

Sulit menghindari kesan adanya campur tangan negara dalam prosesi keagamaan pada wacana Bawaslu yang ingin mengatur materi kotbah. Terlebih menurut Ketua Bawaslu Abhan, seperti dikutip detik.com (9/2/18), tujuannya untuk melawan politik uang dan isu SARA.

Abhan menjamin materi tersebut dibahas dengan tokoh-tokoh dari semua agama yang diakui negara dan juga diberlakukan kepada seluruh agama.

Rencana tersebut sangat mungkin akan mendapat reaksi negatif dari umat beragama, terutama Islam sehingga lebih baik tidak diteruskan Ada beberapa alasan yang harus dikaji kembali oleh Bawaslu sebelum memberlakukan hal itu.

Pertama, Bawaslu bukan badan atau lembaga yang mengatur agama, termasuk tata cara maupun prosesi keagamaan. Dalam kontestasi elektoral, posisi Bawaslu hanya mengawasi jalannya kontestasi agar fair dan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan tim suksesnya.

Kedua, materi kotbah keagamaan, semisal kotbah sholat Jumat, bukan panggung untuk kegiatan politik karena jamaahnya sangat mungkin anak (laki-laki) yang masih di bawah umur.

Bahwa ada beberapa ulama atau tokoh agama lain yang menggunakan mimbar keagamaan sebagai tempat kampanye, silahkan ditindak orang per orang. Karena kasuistik maka penyelesaiannya juga harus kasus per kasus. Tidak bisa lantas menyamaratakan semua tokoh agama melakukan hal itu.

Ketiga, munculnya kesan negara ikut campur dalam mengatur prosesi keagamaan. Jangan salahkan mereka yang berpikir, jika sekarang hanya kotbah yang diatur, siapa yang menjamin kelak ibadahnya juga tidak diatur? Semisal dilarang sholat Subuh berjamaah karena ditemukan indikasi ada materi kultum usai sholat Subuh yang bermuatan SARA.

Dari pada menimbulkan banyak tafsir dan berpotensi memicu ketegangan baru antara pemerintah dengan sebagian umat Islam, lebih baik rencana materi kotbah yang tengah disusun Bawaslu- meski nantinya hanya bersifat imbauan, dibatalkan saja dan Bawaslu lebih fokus mengawasi potensi terjadinya pelanggaran dalam kontestasi pilkada yang memang menjadi ranahnya. @yb

To Top