Berita

Tidak Ada Netralitas Dalam Politik

Bangfauzi.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menyebutkan bahwa didalam berpolitik tidak ada istilah netral. Politik adalah kepentingan, sehingga tidak akan bisa berada di tengah. Sebab, harus ada perbuatan yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan itu. Salah satunya adalah kekuasaan.

Anggota fraksi partai Demokrat DPRD provinsi Sumatera Utara ini juga menyampaikan bahwa, jika dalam berpolitik tidak ada sikap Netralitas, maka, hal itu berbeda dengan penyelenggara Pemilu yang memang dituntut untuk bersikap netral. Sebab, jika sebagai penyelenggara berpihak maka kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik suara akan terabaikan.

Nongkrong politik yang diadakan kantor berita RMOL Sumut.

Inilah cuplikan pendapatnya yang disampaikan pada acara diskusi nongkrong Politik, yang diadakan oleh kantor berita RMOL Sumut, Medan, Jumat (26/1/2018).

Acara nongkrong politik dengan tema mempertanyakan netralitas KPU Daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara, dihadiri para narasumber seperti , Arifin Siregar, pengamat politik UMSU, Yulhasni, Komisioner KPU Provinsi, Sofyan, Bakal Calon Bupati Deli Serdang jalur Independen, Muhri Fauzi Hafiz, Anggota DPRD provinsi Sumatera Utara.

Sebagai komisioner KPU provinsi Sumatera Utara, Yulhasni, dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa, kerja KPU dari pusat sampai daerah sudah diawasi dan dikawal dengan peraturan yang ada. Komitmen melayani dan profesional dalam bertugas menjadi pedoman semua pihak. Namun, dirinya mengakui bahwa sampai level paling bawah penyelenggara pemilu dan pilkada tidak semua dapat memiliki komitmen yang sama.

Menurut Arifin Siregar selaku akademisi dan pengamat politik dari universitas UMSU Medan, bahwa kondisi saat ini dengan tingginya dinamika dan kepentingan politik serta praktek politik uang yang masih terjadi, Netralitas pada penyelenggara Pemilu dan Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu dan jajarannya patut disoal. Jika rakyat sebagai pemilik suara sudah tidak bisa dipengaruhi oleh politik uang, maka, Netralitas penyelenggara juga bisa diwujudkan.

Menyoal gagalnya calon independen bakal calon Bupati Deli Serdang Sofyan dan pasangannya, Muhri Fauzi Hafiz juga menyebutkan bahwa ada dua hal kemungkinan yang mempengaruhi keputusan KPU Deli Serdang, pertama, kinerja yang lemah dan loyo, sehingga semangat profesionalisme yang digadang-gadang terabaikan begitu saja. Kedua, kepentingan yang mempengaruhi, bisa intervensi dari atasan atau faktor lainnya yang memiliki kepentingan yang lebih besar. Hal inilah yang perlu menjadi catatan bersama, sehingga walaupun UU negara membolehkan pasangan calon melawan kotak kosong dalam Pilkada, namun, tentunya ada Calon yang bisa menjadi pilihan masyarakat jauh lebih baik atas nama demokrasi yang berkualitas. (*)

To Top