Opini BangFauzi

Bang Fauzi Minta Presiden Evaluasi BPN Sumut

Bangfauzi.com – Menanggapi soal lambatnya proses pengurusan sertifikat masyarakat yang diberitakan di koran Tribun Medan beberapa waktu lalu, mendapat respon dari wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz.

Menurutnya, lemahnya kinerja jajaran kantor BPN di daerah yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat melalui media, harus menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi.

Sebab, sepengetahuan Saya, BPN sudah dibawahi langsung oleh satu kementerian dibawah presiden yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Maka, jika terjadi pelayanan kantor BPN di daerah yang tidak profesional dan terkesan menyulitkan rakyat, Saya pikir harus disampaikan langsung kepada presiden agar ditegur dan diingatkan kementerian yang membawahi sampai kepada kepala BPN provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Sebab, jika teguran dan peringatan itu langsung turun dari presiden, maka, jajaran di daerah akan serius. Sehingga semua praktik yang menyulitkan proses kepengurusan sertifikat, mulai soal waktu kepengurusan dan calo bisa dihilangkan.

Apalagikita mengetahui program kerja Presiden Jokowi saat ini salah satunya adalah program 1 juta sertifikat buat rakyat yang pada tahun lalu sudah diakui keberhasilannya. Dengan apa yang sudah didapatkan oleh rakyat terkait kemudahan pelayanan kepengurusan sertifikat di BPN di Indonesia, seharusnya juga terjadi di Sumatera Utara.

Saya berharap jajaran BPN provinsi Sumatera Utara bisa terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat. Melalui Pimpinan DPRD saya akan mengusulkan agar dilakukan rapat bersama antara DPRD provinsi Sumatera Utara, pemerintah propinsi dan BPN Sumut, terkait perihal kerja dan pelayanan BPN di daerah.

Seperti berita yang dilansir Tribun Medan, banyak warga yang merasakan untuk mengurus sertifikat tanah yang berbelit-belit hingga satu tahun lamanya.

Warga menunggu hingga setahun lamanya, dokumen yang ditunggu-tunggu belum juga terbit di BPN Kota Medan.

Pengalaman ini dirasakan pemohon sertifikat, yang kebetulan seroang anggota TNI.

“Saya juga sedang ngurus sertifikat. Sudah setahun belum siap-siap juga. Wah, sudah puluhan kali lah saya datang ke BPN untuk mengurusnya tapi hingga sekarang belum selesai,” ujar laki-laki yang datang mengenakan seragan loreng TNI saat berbincang.

Kepala BPN Kota Medan Saiful SP tidak menampik bahwa kinerja pihaknya masih perlu perbaikan. Salah satu permasalahan yang dihadapinya sehingga belum mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Secara nasional kami masih perlu perbaikan apalagi Kota Medan yang merupakan kota sibuk. Kami mengakui keterbatasan sumber daya manusia sehingga pelayanan belum optimal. Tetapi kami berjanji secara kementerian yang memonitor kami akan terus memperbaiki pelayanan bagi masyarakat,” kata Saiful saat ditemui di ruang kerjanya.

 

To Top