DPRD Sumut

Bang Fauzi Minta ASN dan TNI Polri Netral Dalam Pilkada

Bangfauzi.com – Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara bersama KPU/Bawaslu dan Pemerintah propinsi Sumatera Utara, Rabu (17/1/2018), di Medan.

Wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menegaskan agar penyelenggara pemilu mengingatkan ASN, TNI/POLRI menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara. Menurutnya, netralitas adalah tuntutan yang sudah menjadi kewajiban untuk dipatuhi, sebab, dengan sikap tersebut diyakini pelaksanaan Pilkada bisa lebih baik.

RDP komisi A yang dihadiri oleh ketua KPU provinsi Sumatera Utara, Mulia Banurea, ketua Bawaslu, Syafrida dan Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Sumut, dan perwakilan kepolisian daerah provinsi Sumatera Utara, menghasilkan kesepakatan bersama bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan dengan mengikuti semua aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan konflik keamanan yang dapat menggangu stabilitas daerah.

Dalam paparannya, ketua KPU provinsi Sumatera Utara, Mulia Banurea, meyakinkan kepada komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, bahwa KPU sebagai penyelenggara akan bekerja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang sudah dipagar melalui peraturan KPU.

Halini penting diketahui sebab, dengan berlandaskan pada aturan maka penyelewengan tugas bisa dihindari dan masyarakat bisa lebih memahami proses ini. Bersama ketua Bawaslu Sumut, Mulia Banurea, juga menegaskan bahwa sebagai penyelenggara mereka akan bekerja secara transparan, terbuka dan transparan.

Diakhir RDP, wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, yang biasa disapa Bang Fauzi, menyampaikan 5 hal yang harus menjadi perhatian bersama, pertama, komitmen netralitas seluruh jajaran ASN, TNI/Polri dan penyelenggara. Kedua, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan realisasi dana hibah yang bersumber dari APBD.

Ketiga, partisipasi pemilih agar ditingkatkan dengan semakin banyaknya pemilih cerdas. Keempat, data kependudukan yang masih menyisakan persoalan keabsahan pemilih, dimana masih adanya perbedaan tafsir terhadap sumber data jumlah penduduk. Kelima, keamanan pelaksanaan pilkada. (*)

To Top